KOMPAS1.ID
SUBULUSSALAM, 24 Juli 2026 – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2026 senilai Rp470.311.543 untuk SDN 1 Rundeng, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam menuai sorotan tajam dari masyarakat dan Satgas Pengawasan Pengadaan Anggaran (PPA) Subulussalam-Singkil.
Berdasarkan pantauan langsung dan data dari papan informasi proyek, pekerjaan yang dilakukan bersifat kosmetik semata, meliputi pengecatan gedung, pemasangan keramik teras, pemasangan paving blok halaman, penataan taman sekolah, serta pengadaan perabot. Tidak ditemukan perbaikan mendasar seperti perbaikan atap, ruang kelas, toilet, maupun pagar sekolah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SDN 1 Rundeng Syafriadi membenarkan rincian penggunaan dana tersebut. Namun ketika diminta menunjukkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), ia menolak dengan alasan dokumen tersebut berada pada pengawas sekolah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Satgas PPA Subulussalam-Singkil, Muhlis menilai hal ini sangat tidak wajar. “Dengan anggaran hampir setengah miliar, hasil pekerjaan di lapangan diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp120 hingga Rp150 juta. Artinya ada dugaan selisih atau kerugian negara mencapai sekitar Rp320 juta,” tegasnya.
Satgas mencatat dua pelanggaran mendasar: pertama, ketidaktransparanan dalam menutup akses dokumen RAB yang seharusnya terbuka bagi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua, dugaan pemberatan anggaran atau markup yang berpotensi melanggar Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menyikapi hal tersebut, Satgas PPA berencana segera melayangkan surat pengaduan resmi kepada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam, Inspektorat Kota Subulussalam, Komisi II DPRK Kota Subulussalam, serta Kemendikdasmen RI.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas segera melakukan audit mendalam dan pemeriksaan mendadak ke lokasi. Dana APBN adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan dengan benar,” pungkas Muhlis.
Ramona
