Kompas1.id
JAKARTA, 27 Agustus 2026 — Sebuah momen menarik dan langka terjadi di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8/2026). Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, bersama sejumlah perwakilan massa mendapat izin resmi masuk ke dalam kompleks parlemen untuk menyampaikan langsung aspirasi rakyat kepada pimpinan DPR RI.
MOMEN MASUK KE GEDUNG DPR
Botok dan rombongan terlihat memasuki Gedung DPR sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka diarahkan menuju balkon ruang rapat paripurna dan mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan DPR. Saat itu, massa aksi lainnya masih berkumpul di luar gedung sambil menyampaikan tuntutan melalui spanduk dan orasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran perwakilan rakyat langsung ke dalam gedung tempat wakil rakyat bersidang ini menjadi momen yang diharapkan dapat menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan.
“Iya, iya, semoga aspirasi rakyat Indonesia ini direalisasikan,” ujar Botok dengan penuh harap saat memasuki gedung.
TUNTUTAN YANG DISAMPAIKAN
Perwakilan AMPB membawa sejumlah tuntutan utama, antara lain:
Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset Pemberantasan korupsi secara tegas Penerapan hukuman mati bagi koruptor
Penuntasan dugaan kasus korupsi yang berkaitan dengan pejabat Pemkab Pati
AUDIENSI BERSAMA WAKIL KETUA DPR SUFMI DASCO AHMAD
Tak berhenti di balkon ruang paripurna, perwakilan AMPB kemudian mendapat kesempatan istimewa mengikuti audiensi bersama pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah pimpinan DPR menerima perwakilan AMPB secara langsung untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Di saat ribuan massa masih berorasi di luar gedung, Botok justru sudah berada di ruang tertutup bersama pimpinan DPR untuk menyampaikan secara langsung dan rinci tuntutan yang dibawa dari Pati maupun dari massa aksi lainnya.
Momen ini menjadi bukti bahwa jalur dialog tetap terbuka. Kesempatan yang diberikan kepada AMPB diharapkan bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari langkah konkret untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan yang selama ini didengungkan di jalanan.
Kini, seluruh mata masyarakat menanti: apakah pertemuan ini akan berbuah komitmen tertulis dan tindak lanjut nyata, atau hanya sekadar dialog tanpa hasil? Perkembangan selanjutnya akan terus menjadi perhatian publik.
Aris.p
Korwil
Kompas1.id — Jakarta, 27 Agustus 2026
