MENDAGRI TITO KARNAVIAN TEGAS: SOUND HOREG HARUS DIATUR, BATAS DESIBEL SEGERA DITETAPKAN

- Penulis

Rabu, 16 September 2026 - 04:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kompas1.id
JAKARTA, 16 September 2026 — Fenomena sound horeg — parade pengeras suara raksasa dengan dentuman bass bertenaga tinggi — kini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan menjadi polemik nasional yang memicu keresahan luas. Merespons dampak sosial hingga risiko kematian yang terjadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.

Langkah tegas ini diambil setelah sejumlah gelaran sound horeg di berbagai daerah memicu protes luas: mulai dari kerusakan bangunan, gangguan pendengaran warga, hingga insiden fatal yang merenggut korban jiwa.

TIGA POKOK SIKAP KEMENDAGRI

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

1. Menetapkan Ambang Batas Desibel Suara

Pemerintah mengakui adanya kekosongan aturan teknis terkait kekuatan suara. Kemendagri kini tengah menyusun ketentuan batas maksimal desibel (dB) yang aman bagi kesehatan pendengaran manusia. Apabila volume dan getaran suara melebihi batas aman serta membahayakan kesehatan, kegiatan tersebut dapat dilarang.

2. Regulasi Khusus Tingkat Menteri Segera Disiapkan

Baca Juga:  Remaja Jadi Korban Dugaan Pembakaran, Polisi Hadir Beri Pendampingan dan Kepastian Hukum

Tito Karnavian membuka peluang penerbitan Peraturan Menteri (Permen) atau Surat Edaran yang mengatur secara tegas penggunaan pengeras suara berdaya tinggi. Penyusunan aturan ini melibatkan Dinas Kesehatan dan instansi terkait, sehingga landasan medis maupun hukumnya kuat dan jelas.

3. Menghormati Budaya, Tetapi Keselamatan Tetap Utama

Pemerintah menegaskan prinsip keseimbangan: menghargai kegiatan hiburan, seni, serta ekonomi warga, namun keselamatan jiwa, ketenangan, dan ketertiban umum berada di atas segalanya. Ekspresi budaya dan hiburan massa tetap boleh berjalan, asalkan mematuhi aturan yang melindungi kepentingan bersama.

PENEGASAN TEGAS DARI PUSAT

Sikap ini memperjelas posisi pemerintah: kebebasan berekspresi dan hiburan masyarakat tetap dihargai, tetapi tidak boleh merugikan, mengganggu, atau membahayakan orang lain. Aturan baru ini diharapkan menjadi rujukan jelas bagi pemerintah daerah, kepolisian, serta penyelenggara kegiatan agar acara tetap meriah tanpa mengorbankan keselamatan bersama.

#SoundHoreg #Mendagri #TitoKarnavian

Bob Hariawan
Kabiro Kota Bandung

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber
Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026
JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT
Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage
Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”
Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 03:52 WIB

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber

Kamis, 12 November 2026 - 03:48 WIB

Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026

Senin, 28 September 2026 - 01:50 WIB

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT

Sabtu, 26 September 2026 - 12:38 WIB

Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an

Sabtu, 26 September 2026 - 11:21 WIB

Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage

Berita Terbaru