Bandung Kompas1.id
Sorotan terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bandung kembali menjadi perhatian masyarakat. Setelah mencuatnya pemberitaan mengenai dugaan kasus suap yang menyeret oknum pejabat di lingkungan BPN kepada wartawan, kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan pun ikut terdampak. Aparat penegak hukum tentu memiliki kewenangan untuk mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat berharap pelayanan kepada pemohon tidak ikut menjadi korban. Banyak warga mengeluhkan lamanya waktu menunggu saat ingin bertemu dengan petugas atau pejabat yang hendak ditemui. Tidak sedikit pemohon harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian kapan akan dilayani ataupun mendapat penjelasan yang jelas.
Pelayanan publik seharusnya mengedepankan profesionalisme, keterbukaan, dan kepastian waktu. Masyarakat datang untuk mengurus haknya, bukan untuk dipersulit atau dibiarkan menunggu tanpa informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan ramah kepada masyarakat. Jika memang ada antrean atau kendala, berikan informasi yang jelas sehingga pemohon tidak merasa diabaikan.
Yang tidak kalah penting, pelayanan harus benar-benar bersih dari praktik-praktik yang mencederai integritas. Jangan sampai muncul anggapan bahwa “berkas akan lancar kalau ada uang.” Seluruh proses pelayanan harus berjalan sesuai prosedur, tanpa pungutan liar, tanpa imbalan, dan tanpa perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
Masyarakat Kabupaten Bandung hanya menginginkan pelayanan yang sederhana: datang, dilayani dengan baik, memperoleh kepastian, dan pulang dengan rasa puas. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang profesional, jujur, transparan, dan bebas dari segala bentuk praktik yang melanggar hukum.
ilham PIKILO
KAPERWIL JAWA BARAT
