Kompas1.id
Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memperluas jangkauan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan dan pekerja informal. Langkah ini dijalankan melalui kerja sama terpadu dengan pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam kegiatan Apresiasi Penerima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Jabar secara resmi menyalurkan manfaat jaminan kepada 1.515 peserta dengan total nilai mencapai Rp49,3 miliar. Penyerahan ini menjadi bukti nyata manfaat program perlindungan bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Contoh Manfaat yang Diterima
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bagaimana program ini memberikan solusi saat pekerja mengalami musibah:
– Seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia: seluruh biaya pengobatan ditanggung, dan keluarga menerima santunan sebesar Rp42 juta.
– Seorang pekerja yang terlindas kontainer: biaya perawatan rumah sakit senilai Rp442 juta ditanggung penuh, ditambah jaminan pengganti penghasilan sebesar Rp1 juta per bulan selama masa pemulihan.
“Kalau terjadi risiko, keluarga tidak terbebani biaya dan masih ada pemasukan. Ini menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Target Perluasan Kepesertaan
Saat ini jumlah peserta yang didaftarkan melalui program kerja sama ini telah mencapai sekitar 1 juta orang. Pemprov Jabar menargetkan angka ini terus meningkat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Mudah-mudahan dari 1 juta bisa naik menjadi 2 juta, 3 juta, bahkan hingga 10 juta peserta ke depannya,” harap Dedi.
Ia menekankan bahwa perluasan difokuskan pada pekerja informal, karena bagi kelompok ini kepesertaan belum menjadi kewajiban berdasarkan undang-undang, berbeda dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, semakin luas perlindungan ini, semakin efektif pula upaya menekan angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Jika seluruh pekerja yang belum punya jaminan dilindungi, maka risiko jatuh miskin saat ada musibah bisa dicegah,” tegasnya.
Dukungan BPJS Ketenagakerjaan
Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menyambut baik langkah Pemprov Jabar. Ia menilai sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama mencapai cakupan perlindungan yang merata.
Pihaknya akan terus memperkuat kerja sama dengan seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk memanfaatkan skema subsidi dari daerah. “Langkah Jawa Barat ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia,” tutup Harjono.*** red
