Aceh Singkil kompas1.id
Memasuki hari kedua rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, S.H., mengikuti Dialog Otonomi Daerah APKASI 2026 yang secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, di IKM Hall Institut Kesehatan Medistra, Lubuk Pakam, Kamis (2/7/2026).
Setelah menghadiri Gala Dinner pada malam pembukaan sehari sebelumnya, Bupati Aceh Singkil kembali mengikuti agenda utama yang mempertemukan para kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia untuk membahas isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, penguatan kemandirian fiskal, serta arah kebijakan otonomi daerah di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, menurutnya, kepala daerah dituntut memiliki kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan mampu membangun kemandirian daerah.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah tidak hanya dituntut menyukseskan berbagai program strategis nasional dan merealisasikan visi pembangunan daerah, tetapi juga harus mampu menghadapi dinamika ekonomi global, perubahan geopolitik, hingga perkembangan teknologi informasi dan media digital yang berlangsung sangat cepat.
”Pemimpin daerah harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kemandirian fiskal menjadi salah satu kunci agar pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang berkualitas,” ujar Bima Arya.
Dialog Otonomi Daerah APKASI 2026 mengangkat dua agenda utama, yaitu Strategi Pembiayaan Alternatif Pembangunan Daerah serta Uji Publik Masukan APKASI terhadap Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua agenda tersebut menjadi ruang diskusi bagi para kepala daerah untuk bertukar pandangan, menyampaikan aspirasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.
Selain menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri, forum tersebut juga diikuti sejumlah pejabat pemerintah pusat, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang menekankan pentingnya membangun aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menanggapi pelaksanaan dialog tersebut, Bupati Aceh Singkil H. Safriadi Oyon, S.H. menilai forum APKASI merupakan wadah yang sangat strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi sekaligus berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
”Forum seperti ini sangat penting karena memberikan ruang bagi para kepala daerah untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi daerah, sekaligus mencari solusi bersama dalam memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong investasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Safriadi Oyon.
Menurut Bupati, berbagai materi yang disampaikan dalam dialog sangat relevan dengan kondisi daerah saat ini. Di tengah tantangan keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut semakin kreatif menggali potensi daerah, memperkuat inovasi, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengapresiasi pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai menjadi momentum penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah agar semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
”Semoga berbagai gagasan, pengalaman, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum ini dapat menjadi bekal bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Aceh Singkil yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tutup Bupati.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam rangkaian kegiatan APKASI 2026 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi antardaerah, memperluas jejaring kerja sama, serta menyerap berbagai inovasi dan praktik terbaik yang dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan daerah. Diharapkan, berbagai hasil pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Singkil.
Reporter Sabri
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
