KOMPAS1.id || Mulai tahun ajaran 2026/2027, pelajar SMA dan SMK di Jawa Barat tidak lagi diperbolehkan datang ke sekolah dengan sepeda motor pribadi. Kebijakan ini digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi sebagai langkah penataan keselamatan dan kedisiplinan pelajar.
Sebagai bentuk keseriusan, aturan tersebut disertai komitmen tertulis bermaterai yang harus ditandatangani bersama.
Langkah ini dimaksudkan agar seluruh pihak benar-benar mendukung penerapan kebijakan baru tersebut.
Untuk menggantikan penggunaan motor pribadi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendorong penerapan sistem transportasi kolektif.
Di wilayah dengan jumlah siswa yang cukup banyak, sekolah dan orang tua dianjurkan bekerja sama menyediakan kendaraan langganan guna mengantar dan menjemput pelajar setiap hari.
Pembiayaan operasional kendaraan dilakukan secara gotong royong oleh para orang tua. Skema ini dinilai lebih aman sekaligus menjadi solusi transisi sebelum tersedia layanan transportasi khusus pelajar dari pemerintah.
Selain meningkatkan keselamatan di jalan, kebijakan ini juga bertujuan membentuk kebiasaan hidup lebih hemat di kalangan siswa. Pasalnya, masih ditemukan pelajar yang kurang disiplin dalam penggunaan helm serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.
Pihak Disdik menegaskan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara sekolah dan orang tua dalam memastikan kebutuhan transportasi siswa tetap terpenuhi dengan aman dan tertib.(Red)
