Aceh Singkil lompas1.id
— Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) menegaskan bahwa DPRK Aceh Singkil saat ini berada di persimpangan sejarah.
Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi wakil rakyat, justru dinilai kehilangan marwah, dan daya tawar, di bawah rezim pemerintahan Aceh Singkil kali ini.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menyampaikan bahwa DPRK tidak boleh terus-menerus berada dalam posisi pasif dan terkesan tunduk terhadap kekuasaan eksekutif. Menurutnya, lemahnya sikap DPRK mencerminkan krisis keberanian dan independensi lembaga wakil rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“DPRK harus memilih: menjadi wakil rakyat yang bermartabat, atau sekadar menjadi stempel kebijakan rezim,” tegas Budi Harjo.
Ia menilai, dalam berbagai persoalan strategis daerah, DPRK Aceh Singkil gagal menunjukkan sikap kritis dan pengawasan yang kuat. Padahal, fungsi utama DPRK adalah mengontrol jalannya pemerintahan, memastikan penggunaan anggaran berpihak kepada rakyat, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas kekuasaan.
AMPAS melihat kondisi ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi lokal. Ketika DPRK tidak dihargai atau justru membiarkan dirinya dilemahkan, maka kebijakan daerah berpotensi berjalan tanpa kontrol dan jauh dari kepentingan masyarakat.
“Jika DPRK terus diam dan tidak berani bersuara, maka marwah lembaga ini akan semakin runtuh. Rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir saat seremonial, tetapi wakil yang berani membela kepentingan publik,” lanjutnya.
AMPAS mendesak seluruh anggota DPRK Aceh Singkil untuk segera mengembalikan marwah lembaga, bersikap independen, dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal tanpa takut tekanan politik.
Menurut AMPAS, DPRK Aceh Singkil harus membuktikan kepada publik bahwa mereka masih layak disebut wakil rakyat, bukan alat legitimasi kekuasaan.
“Sejarah akan mencatat, siapa yang berdiri bersama rakyat dan siapa yang memilih menjadi bagian dari pembiaran,” tutup Budi Harjo.
Reporter Sabri
