Aceh Singkil kompas1.id
Kembali menjadi sorotan publik, Alih-alih berjalan mulus sebagai instrumen pembangunan daerah, proses penyusunannya justru diwarnai berbagai dinamika yang memperlihatkan ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif.
Sejak awal, pembahasan APBK sudah menunjukkan tanda-tanda tarik ulur kepentingan. Sejumlah agenda rapat yang seharusnya menjadi ruang diskusi konstruktif kerap tertunda, bahkan beberapa kali tidak mencapai kesepakatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan pengesahan anggaran yang berdampak langsung pada jalannya program pembangunan dan pelayanan publik.
Sapriadi pohan Ketua HIMAPAS BANDA ACEH. Mendorong pihak eksekutif segera menjadikan APBK menjadi produk Peraturan Bupati (PERBUB).
Kenapa demikian, pembahasan APBK tidak semata-mata harus berbentuk QANUN. Apabila pihak eksekutif dan legislatif tidak ada titik temu dalam pembahasan RAQAN maka jalan satu-satunya adalah PERBUB.
Karna dengan adanya dinamika ini terjadi adalah sebuah bentuk penilaian kinerja kedua belah pihak antara Eksekutif dan Legislatif yang akan bisa kita lihat.
Kenapa demi kian kami merasa dari sinilah akan ada titik Positif dan fungsi pengawasan yang lebih efektif bagi pihak legislatif. Juga bagi pihak eksekutif akan lebih transparan dalam menjalankan dan menerapkan program yang akan datang.
Reporter Sabri
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
