Aceh Singkil kompas1.id –
Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS) secara tegas mempertanyakan kejelasan dan arah penggunaan dana bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang diperuntukkan bagi Kabupaten Aceh Singkil, khususnya untuk penanganan dampak bencana.
Sekretaris Jenderal AMPAS, Budi Harjo, menyatakan bahwa hingga saat ini masyarakat Aceh Singkil tidak mendapatkan informasi terbuka terkait peruntukan, mekanisme penyaluran, maupun realisasi dana bantuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah penderitaan rakyat yang masih bergulat dengan banjir, kerusakan infrastruktur, serta dampak bencana yang belum tertangani secara maksimal.
“Kami mempertanyakan dengan tegas, ke mana arah dana bantuan Presiden itu? Jika memang untuk penanganan bencana, mengapa masyarakat tidak melihat hasil yang nyata di lapangan?” tegas Budi Harjo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut AMPAS, dana bantuan negara seharusnya hadir sebagai solusi konkret, bukan sekadar narasi di ruang birokrasi. Ketertutupan informasi justru memperkuat dugaan adanya pengelolaan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat korban bencana.
Budi Harjo juga menegaskan bahwa diamnya pemerintah daerah dalam menjelaskan penggunaan dana bantuan berpotensi mencederai kepercayaan Presiden dan rakyat Aceh Singkil.
“Jangan jadikan nama Presiden sebagai tameng, sementara rakyat dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Dana bantuan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk menyelamatkan rakyat,” ujarnya.
Atas dasar itu, AMPAS MENUNTUT:
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membuka secara transparan dan rinci penggunaan dana bantuan Presiden.
Dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran diumumkan kepada publik.
Aparat pengawas dan penegak hukum melakukan pengawasan serius agar tidak terjadi dugaan penyimpangan.
“Jika dana itu benar ada dan digunakan untuk rakyat, tunjukkan bukti dan dampaknya. Jika tidak, maka wajar publik mempertanyakannya dengan keras,” tutup Budi Harjo.
Reporter Sabri
