Kompas1.id
BANDUNG – Masalah penyimpangan alur keuangan tak hanya ditemukan di sektor migas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaan proyek transportasi massal Trans Jabar, hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Damri. Dedi menilai keterlibatan BUMD PT Jasa Sarana dalam skema tersebut justru tidak memberikan nilai tambah yang berarti, namun justru menciptakan celah kebocoran.
Menurut penjelasan Dedi, alur pembayaran yang berlaku selama ini mengharuskan Pemprov Jabar menyetorkan dana terlebih dahulu ke PT Jasa Sarana, baru kemudian disalurkan kepada PT Damri selaku operator utama. Dari mekanisme berbelit ini, BUMD tersebut dinilai meraup keuntungan ganda yang sangat tidak masuk akal.
“Siapa nama BUMD-nya? Jasa Sarana. Jasa Sarana baru membayarnya ke Damri. Padahal Jasa Sarana dapat keuntungan dua kali: pertama, dari dana senilai 120 miliar itu dia mendapat potongan 5 persen; kedua, dari pendapatan provinsi juga masih diberikan biaya operasional. Nu gelo ge mikir deui – orang gila pun pasti sadar ada yang salah di sini,” tegas Dedi dengan nada tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Merespons hal tersebut, Dedi memastikan akan mengambil langkah pembenahan tegas mulai bulan depan. Ia berencana menghapus perantara yang dinilai merugikan tersebut.
“Nanti Bapak Ketua DPRD, pekan depan hal-hal yang tidak wajar akan saya rapihkan satu per satu. Mulai bulan Agustus ini saya coret alurnya, pembayaran langsung dari Pemprov Jabar ke Damri, tidak boleh lagi lewat Jasa Sarana. Selama bertahun-tahun ini BUMD ini ibarat berperan sebagai perantara calo yang merugikan, dan hal itu sudah sangat berlebihan,” ujarnya.
Reformasi mekanisme ini akan segera dilaksanakan bersama jajaran DPRD Jawa Barat guna memastikan anggaran berjalan tepat sasaran, efisien, dan sepenuhnya bermanfaat demi pelayanan transportasi masyarakat Jawa Barat.***
