Aceh Singkil kompas1.id –
Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun anggaran 2026 resmi di-skors, Kamis (9/4). Penundaan ini terjadi setelah munculnya gelombang instruksi dan sorotan tajam terkait sejumlah alokasi anggaran yang dinilai belum menjadi prioritas mendesak.
Item anggaran yang menjadi titik krusial perdebatan di antaranya adalah rencana rehabilitasi pendopo serta pengadaan mobil dinas baru dengan total estimasi mencapai Rp2,6 miliar. Sejumlah anggota DPRK meminta adanya peninjauan ulang terhadap pos-pos tersebut sebelum pengesahan dilakukan.
Pemerhati daerah, Budi Harjo, menilai alokasi anggaran tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat, terutama yang terdampak bencana banjir baru-baru ini.
“Ini sangat memprihatinkan. Di saat masyarakat masih kesulitan pasca-banjir, pemerintah justru mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk kepentingan internal seperti pendopo dan kendaraan dinas. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pemulihan ekonomi atau infrastruktur dasar masyarakat,” ujar Budi saat memberikan keterangan kepada media.
Budi juga mendesak agar legislatif menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat dan tidak sekadar menjadi formalitas dalam proses pengesahan anggaran.
“DPRK jangan hanya menjadi stempel. Harus ada keberanian untuk merevisi pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. Jika tetap dipaksakan, wajar jika muncul mosi tidak percaya dari masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan rapat memutuskan untuk menghentikan sementara persidangan guna memberi ruang bagi tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran legislatif untuk melakukan sinkronisasi ulang.
Upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif terkait dasar urgensi pengadaan mobil dinas dan rehabilitasi pendopo tersebut masih terus diupayakan untuk memastikan keberimbangan informasi. Masyarakat kini menaruh harapan besar agar hasil akhir APBK benar-benar mencerminkan asas keadilan dan transparansi bagi pembangunan Aceh Singkil.
Reporter Sabri
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
