KOMPAS1.ID
KALIMANTAN BARAT — Kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kalimantan Barat kini menjadi sorotan serius masyarakat. Dalam penelusuran awak media yang meliputi Kompas1.id, Liputan6.com, Detik Kalbar, dan Gertak.id di sepanjang jalur perjalanan Sintang–Pontianak, ditemukan kondisi yang sangat ironis: masyarakat harus mengantre panjang demi mendapatkan BBM di SPBU, stok justru cepat habis, sementara penjualan BBM eceran di pinggir jalan justru melimpah dengan harga yang jauh melambung tinggi.
Masyarakat Kesulitan, Eceran Justru Melimpah
Di sejumlah SPBU, warga sudah datang sejak pagi hari dan mengikuti prosedur pembelian yang berlaku. Namun baru beberapa jam beroperasi, BBM sudah dinyatakan habis. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: jika SPBU dibuka untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengapa stok sudah tidak tersedia bahkan sebelum waktu siang?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
SPBU seharusnya menjadi jalur resmi dan terpercaya bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM dengan harga wajar, bukan sekadar berdiri dan buka, namun tidak mampu menyediakan pasokan sesuai kebutuhan.
Kondisi semakin mencurigakan ketika di saat BBM sulit ditemukan di SPBU, penjualan BBM eceran di pinggir jalan justru mudah ditemukan di sepanjang rute perjalanan. Harga yang ditawarkan pun sangat tinggi, mencapai Rp18.000 per liter, jauh di atas harga patokan resmi.
Sejumlah Pertanyaan yang Menuntut Jawaban
Fakta di lapangan ini memunculkan berbagai pertanyaan yang layak ditelusuri secara serius dan berbasis data, antara lain:
Dari mana sebenarnya pasokan BBM eceran tersebut berasal?
Bagaimana proses pengisian dan pembeliannya sehingga bisa dijual kembali dalam jumlah banyak?
Apakah terjadi pengisian berulang dalam waktu singkat yang tidak wajar?
-Bagaimana pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan tangki besar atau tangki yang dimodifikasi?
Apakah data transaksi pembelian, termasuk penggunaan kode QR, sudah dimanfaatkan untuk mendeteksi pola pembelian yang tidak wajar?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah tuduhan, melainkan fakta yang terlihat di lapangan dan perlu diklarifikasi secara terbuka.
Kapolda Kalbar Diminta Turun Langsung, Tindak Tegas Jika Ada Penyimpangan
Kondisi ini tidak cukup hanya dijawab dengan imbauan atau menunggu laporan masyarakat. Diperlukan tindakan nyata dan penelusuran mendalam dari aparat penegak hukum. Kapolda Kalbar diminta turun langsung ke lokasi untuk:
Memeriksa SPBU yang berulang kali mengalami kekurangan stok secara tiba-tiba;Mencocokkan data penyaluran resmi dengan stok fisik yang tersedia;
-Menelusuri pola transaksi dan dugaan pengisian berulang yang mencurigakan;
– Mengawasi dan menindak kendaraan yang diduga mengangkut BBM dalam jumlah besar tanpa izin;
Mengungkap rantai distribusi BBM hingga ke tingkat pengecer eceran yang menjual dengan harga melambung.
Jika seluruh proses terbukti sesuai aturan, maka hal itu perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul kecurigaan yang berlebihan. Namun jika ditemukan adanya penyimpangan, penimbunan, maupun perpindahan pasokan dari jalur resmi ke jalur tidak resmi, maka pelaku harus ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Beban Terbesar Ditanggung Masyarakat Kecil
Persoalan ini bukan sekadar soal harga yang melambung. Ketika masyarakat terpaksa membeli BBM dengan harga mahal, maka biaya transportasi dan biaya distribusi kebutuhan pokok ikut meningkat. Pedagang kecil, pengemudi, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat luas akhirnya menjadi pihak yang menanggung beban paling berat.
Dari Sintang hingga Pontianak, pertanyaan yang sama terus bergema: apakah masalahnya terletak pada pasokan yang memang kurang, sistem distribusi yang lemah, pengawasan yang longgar, atau justru ada persoalan lain yang sengaja ditutupi?
Masyarakat Kalbar menunggu jawaban yang nyata, bukan sekadar pernyataan. Periksa, telusuri, buka datanya, dan tunjukkan kerja nyata aparat kepolisian di lapangan. Jangan sampai SPBU hanya menjadi tempat warga mengantre sia-sia, sementara BBM yang mereka butuhkan justru lebih mudah ditemukan di pinggir jalan dengan harga yang mencekik leher rakyat.
Dedy
Kaperwil Kalbar
