Kompas1.id
Bandung 3 September 2026
Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, 22 Agustus lalu, untuk menangani karhutla.
Penguatan _water bombing_ dan modifikasi cuaca menunjukkan tekanan musim kering kian serius. Kekeringan kini juga menekan sumber air, waduk, irigasi, dan sentra pangan.
Sinyalnya menguat. BMKG mencatat Niño 3.4 mencapai +2,99 derajat Celsius, menandai El Niño sangat kuat, dengan sebagian besar wilayah mengalami kemarau dan hujan di bawah normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Api di Kalimantan, waduk menyusut, dan sawah mengering adalah satu rantai risiko iklim yang dapat menjalar menjadi krisis pangan dan ekonomi.
Pengalaman 2023–2024 memberi pelajaran penting bahwa jarak antara perubahan iklim dan sepiring nasi ternyata sangat pendek. El Niño menekan produksi, menggeser panen, memperketat pasokan, dan mendorong harga.
Dari titik itulah risiko iklim mulai menjalar menjadi risiko ekonomi.
*Dari Sawah ke Ekonomi*
Indonesia memasuki El Niño dengan ekonomi yang masih relatif solid: pertumbuhan triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen dan inflasi Juli 2,88 persen. Sektor pertanian bahkan tumbuh 12,26 persen dibanding triwulan sebelumnya.
Namun bantalan itu dapat cepat menipis ketika kekeringan menjalar menjadi tekanan pangan, daya beli, dan pertumbuhan. Guncangan pangan berbeda karena konsumsi tidak dapat ditunda dan bebannya tidak terbagi merata.
Inflasi pangan bekerja seperti pajak regresif: semakin rendah pendapatan, semakin besar daya beli yang tergerus. Ketika harga beras naik, rumah tangga miskin tetap harus makan; yang dikorbankan adalah gizi, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan lainnya.
Pada titik itulah kekeringan di sawah berubah menjadi tekanan makroekonomi. Ketika harga pangan naik lebih cepat daripada pendapatan, daya beli melemah, konsumsi nonpangan tertahan, dan permintaan barang serta jasa ikut menyusut.
Dalam ekonomi yang lebih dari separuhnya ditopang konsumsi rumah tangga, guncangan pangan dapat menjadi guncangan pertumbuhan.
Rantai transmisinya jelas: iklim menekan air, air menekan produksi, produksi memperketat pasokan, harga naik, daya beli tergerus, dan pertumbuhan kehilangan tenaga.
Stabilisasi pangan karena itu bukan lagi sekadar kebijakan pertanian. Ia adalah instrumen makroekonomi untuk menjaga inflasi, daya beli, dan pertumbuhan.
Negara kemudian menghadapi sisi lain dari guncangan pangan: tekanan fiskal. Ketika harga melonjak, pemerintah harus masuk melalui bantuan pangan, stabilisasi harga, dukungan produksi, pompanisasi, perbaikan irigasi, hingga impor untuk memperkuat cadangan.
Perubahan iklim akhirnya memiliki harga fiskal: semakin besar gangguan produksi, semakin mahal biaya yang harus dibayar APBN untuk meredam dampaknya.
Karena itu, paradigma fiskal perlu berubah dari reaktif menjadi antisipatif. El Niño bukan gempa yang datang dalam hitungan detik, melainkan _slow-onset disaster_ yang dapat dipantau dan diproyeksikan berbulan-bulan sebelumnya.
Jika risikonya dapat diprediksi, anggaran seharusnya bergerak mendahului bencana, bukan mengejarnya setelah krisis terjadi. Inilah pergeseran dari _disaster spending_ menuju _anticipatory spending._
Menjaga waduk, memperbaiki irigasi, menyediakan pompa, menyesuaikan kalender tanam, dan melindungi petani sebelum gagal panen adalah investasi pencegahan.
Secara fiskal, membiayai ketahanan sebelum kekeringan lebih rasional daripada membayar lonjakan harga, bantuan sosial, dan pemulihan setelahnya.
*Dari Swasembada ke Resiliensi*
Politik pangan Indonesia terlalu lama bertumpu pada produksi, impor, dan swasembada. Perubahan iklim mengubah persoalan: risiko pangan kini juga datang dari cuaca ekstrem, proteksionisme, dan gejolak pasar global.
Ketahanan pangan bukan lagi sekadar soal kecukupan produksi, melainkan kemampuan bertahan ketika produksi dan pasar sama-sama terguncang.
Pengalaman 2023 menjadi peringatan. Ketika India melarang ekspor beras putih non-basmati untuk menjaga pasokan dan harga domestik, pasar internasional ikut terguncang.
Di sinilah paradoks pangan global bekerja: pasar dapat menyempit justru ketika semakin banyak negara membutuhkannya. Impor tetap penting sebagai instrumen stabilisasi, tetapi tidak dapat menjadi fondasi ketahanan pangan.
Ketika krisis datang, negara produsen akan lebih dahulu mengamankan kebutuhan domestiknya. Memiliki devisa tidak selalu berarti pangan tersedia untuk dibeli.
Indonesia karena itu perlu bergerak dari swasembada menuju resiliensi pangan. Swasembada mengukur kecukupan produksi dalam kondisi normal; resiliensi menguji kemampuan sistem bertahan ketika iklim, produksi, dan pasar terguncang.
Dalam era perubahan iklim, kedaulatan pangan berarti kemampuan mengelola guncangan.
Pertahanan pertama adalah air. Waduk, irigasi, embung, daerah tangkapan air, dan konservasi hulu harus dipandang sebagai infrastruktur strategis pangan. Ketahanan pangan dimulai jauh sebelum benih ditanam.
Pertahanan kedua adalah informasi. Data iklim BMKG harus terhubung dengan kondisi air, kalender tanam, produksi, stok Bulog, harga, dan distribusi dalam satu food early warning system. Negara tidak cukup mengetahui stok hari ini, tetapi harus mampu membaca risiko produksi dan harga beberapa bulan ke depan.
Pertahanan ketiga adalah cadangan dan diversifikasi. Cadangan Beras Pemerintah perlu diperlakukan sebagai _strategic food reserve_, sementara sagu, singkong, jagung, sorgum, dan pangan lokal menjadi bagian dari portofolio ketahanan. Diversifikasi pangan adalah diversifikasi risiko.
El Niño 2026 karena itu menjadi ujian kapasitas negara. Karhutla, menyusutnya air waduk, kekeringan sawah, kenaikan harga, melemahnya daya beli, hingga tekanan APBN bukan persoalan yang berdiri sendiri. Semuanya berada dalam satu rantai risiko iklim yang bergerak dari alam menuju ekonomi.
Politik pangan karena itu harus naik kelas, dari urusan produksi menjadi orkestrasi kebijakan iklim, air, pangan, perdagangan, moneter, dan fiskal. El Niño bukan hanya menguji kemampuan menghasilkan pangan, tetapi kapasitas negara mencegah risiko berubah menjadi krisis.
Jangan menunggu sawah mengering, harga melonjak, dan APBN tertekan untuk bertindak.
Politik pangan bukan lagi sekadar soal berapa banyak yang mampu diproduksi, tetapi seberapa tangguh negara menjamin pangan ketika iklim dan pasar terguncang.
Itulah kedaulatan pangan hari ini: bukan sekadar swasembada dalam keadaan normal, melainkan resiliensi ketika krisis datang.
——– Bob Hariawan. Kabiro Kota Bandung
