Kotabumi,– KOMPAS1.ID || Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mempercepat penyusunan arah pembangunan Kota Kotabumi melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kotabumi Tahun 2026–2046.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam Rapat Konsultasi dan Uji Publik yang berlangsung di Ruang Siger, Rabu (22/7/2026).
Rapat dibuka langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ina Sulistya, S.P., M.M. Turut hadir narasumber Sandra Emon Tambunan, Ketua DPRD Lampung Utara yang diwakili Anggota DPRD Arnando Ferdiansyah, jajaran perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa penyusunan KLHS menjadi fondasi penting untuk memastikan pembangunan Kotabumi berjalan terarah, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Menurutnya, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pelayanan publik, Kotabumi harus terus bertransformasi menjadi kawasan yang lebih tertata, nyaman, dan memiliki daya saing.
“Saya berharap tahun depan Kotabumi sudah memiliki wajah yang berbeda, lebih tertata, lebih baik, dan mampu mencerminkan kemajuan daerah,” tegas Hamartoni.
Ia menjelaskan, KLHS tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan dapat tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan wilayah dan kelestarian lingkungan.
Bupati juga menekankan pentingnya penyusunan data yang akurat, valid, dan komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta berperan aktif memberikan masukan agar dokumen KLHS yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjadi pijakan pembangunan Kotabumi hingga tahun 2046.
“KLHS bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi pedoman untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, seluruh data harus akurat agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor wep / Kompas1.id
