Kompas1.id Jakarta— Gelombang aksi mahasiswa yang kembali berlangsung di berbagai daerah menjadi refleksi atas meningkatnya kegelisahan publik terhadap arah kebijakan negara. Di tengah tekanan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya kebutuhan hidup, mahasiswa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas penggunaan anggaran negara.
Melalui sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, serta menjaga supremasi sipil sebagai fondasi utama demokrasi Indonesia.
Bagi mahasiswa, persoalan utama yang dihadapi rakyat saat ini bukanlah kurangnya program, melainkan belum optimalnya keberpihakan kebijakan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin kompetitif, dan daya beli masyarakat mengalami tekanan, negara dituntut lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Gerakan Peduli Demokrasi (GPD), Eki Perbowo, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengorbanan yang dibebankan kepada rakyat.
“Efisiensi harus dimulai dari ruang-ruang kekuasaan, bukan dari dapur rakyat. Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, negara seharusnya fokus memangkas pemborosan birokrasi dan belanja yang tidak produktif, bukan justru menghadirkan program-program yang masih diperdebatkan urgensinya,” ujar Eki Perbowo.
Menurutnya, evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.
“Tidak ada yang menolak tujuan baik sebuah program. Namun dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus berani menentukan prioritas. Stabilitas harga pangan, keterjangkauan energi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi agenda utama negara sebelum melahirkan program-program baru yang menyerap anggaran besar,” lanjutnya.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyoroti pentingnya menjaga semangat reformasi melalui penguatan supremasi sipil dan penolakan terhadap segala bentuk perluasan peran militer di ruang sipil. Menurut mereka, demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya pembagian peran yang jelas antara institusi sipil dan militer sebagaimana amanat reformasi 1998.
Eki menilai kritik yang disampaikan mahasiswa harus dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan.
“Mahasiswa sedang menjalankan fungsi historisnya sebagai penjaga nurani publik. Kritik yang mereka sampaikan adalah pengingat bahwa kekuasaan harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Sebab keberhasilan negara tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa besar kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.
Gerakan Peduli Demokrasi memandang bahwa pemerintah perlu menjadikan aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi dan momentum untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa, keberanian untuk mendengar kritik merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat.
“Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak seremonial. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan hidup mereka sehari-hari. Karena itu, efisiensi harus dilakukan demi kesejahteraan rakyat, bukan dengan menjadikan rakyat sebagai korban dari salah arah prioritas anggaran negara, “tutup Eki Perbowo.
Gerakan Peduli Demokrasi (GPD)
Mengawal Demokrasi, Menguatkan Keberpihakan pada Rakyat.
(Noval).
