KOMPAS1.ID
Kota Pekalongan – Persoalan sampah kembali menjadi sorotan serius dalam pembangunan daerah. Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan pentingnya percepatan realisasi proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi strategis penanganan sampah di wilayah Pekalongan Raya.
Hal tersebut disampaikan Azmi usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan dengan agenda Pengambilan Keputusan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Diklat Kota Pekalongan, baru-baru ini.
Menurutnya, rencana pembangunan PSEL yang akan berlokasi di wilayah Pekalongan Selatan, tepatnya di Kelurahan Kuripan, Kota Pekalongan menjadi langkah penting dalam menjawab persoalan sampah yang kian kompleks. Terlebih, proyek ini dirancang untuk mencakup pengelolaan sampah dari empat daerah di wilayah eks-Keresidenan Pekalongan.
“Sekarang ini kita menghadapi persoalan sampah yang harus segera ditangani. Rencananya akan dibuat PSEL di Pekalongan Selatan, tepatnya di Kuripan. Ini nanti mencakup coverage sampah dari empat daerah. Tentu kita berharap Kota Pekalongan memiliki kontribusi paling kecil dibanding daerah lain,” ungkapnya.
Azmi menekankan bahwa kehadiran fasilitas pengolahan sampah berskala regional tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pekalongan. Tidak hanya dari sisi pengelolaan lingkungan, tetapi juga dampak ekonomi yang bisa dirasakan langsung oleh warga sekitar.
“Harapannya dengan adanya PSEL ini, ada benefit yang bisa dirasakan masyarakat. Bisa dari penyerapan tenaga kerja, peluang bagi UMKM, hingga dampak ekonomi lainnya. Jadi tidak hanya sekadar tempat pengolahan sampah, tapi juga memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa luas wilayah Kota Pekalongan yang relatif kecil, yakni sekitar 45 kilometer persegi, menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ini. Dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang yang memiliki wilayah jauh lebih luas, kontribusi Kota Pekalongan dalam menyediakan lahan harus diimbangi dengan manfaat yang proporsional.
“Kita ini wilayahnya kecil, hanya sekitar 45 kilometer persegi. Sementara daerah lain luasnya bisa lebih dari 1.000 kilometer persegi. Maka ketika kita menyediakan lahan untuk PSEL, tentu harus ada sisi positif yang didapatkan masyarakat Kota Pekalongan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak bisa dianggap sepele. Jika tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, sampah dapat menjadi “bom waktu” yang sewaktu-waktu memicu krisis lingkungan dan sosial.
“Kalau kita santai, ini bisa jadi bom waktu. Tiba-tiba terjadi darurat sampah, dampaknya luas mulai dari konflik sosial, pencemaran lingkungan, hingga meningkatnya risiko penyakit. Maka ini harus menjadi fokus bersama,” imbuhnya.
Selain mendorong percepatan PSEL, Azmi juga menyoroti penanganan banjir Sungai Bremi-Meduri yang hingga kini masih dalam proses komunikasi lintas pihak. Ia berharap ada kepastian dalam waktu dekat, terutama terkait dukungan dari Pemerintah Pusat.
“Untuk Bremi-Meduri, saat ini masih terus dikomunikasikan. Kita memahami situasi politik yang dinamis, tetapi kita berharap Pemerintah Kota terus mendorong agar di tahun ini ada kepastian,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum menjadi faktor kunci dalam pembangunan infrastruktur penanganan banjir di kawasan tersebut. Tanpa bantuan Pemerintah Pusat, kemampuan daerah dinilai masih terbatas untuk menangani persoalan tersebut secara optimal.
“Kalau tidak dibantu oleh Kementerian PU, Kota Pekalongan tidak akan mampu mengatasi persoalan Bremi-Meduri sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan terus mendorong Pemerintah Kota Pekalongan agar intensif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat guna memastikan percepatan realisasi proyek tersebut. Ia optimistis, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Pusat, persoalan banjir Bremi–Meduri dapat segera menemukan solusi.
“Ini penting, karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan penanganan kawasan yang sudah lama menjadi perhatian. Dengan begitu, diharapkan berbagai program strategis, baik dalam pengelolaan sampah melalui PSEL maupun penanganan Bremi–Meduri, dapat segera terealisasi demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Pekalongan .
Jurnalis Mulyoko
