Bandung Kompas1.id
Keputusan mempercepat revitalisasi kawasan Gedung Sate kini menuai tanda tanya besar. Proyek yang dimulai 8 April 2026 itu dinilai terlalu tergesa tanpa kajian matang.
Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai kebijakan yang digagas Dedi Mulyadi tersebut belum menunjukkan dasar perencanaan yang kuat.
Menurutnya, proyek besar seperti ini seharusnya melalui proses kajian komprehensif, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, dampak sosial, hingga perencanaan anggaran yang jelas. Ia menilai, percepatan tanpa kajian justru berpotensi menimbulkan masalah baru.
Maulana juga menyinggung belum adanya kejelasan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD. Hal ini dinilai sebagai sinyal bahwa proyek belum sepenuhnya siap untuk direalisasikan.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya didasarkan pada instruksi atau keinginan semata. Semua keputusan harus berbasis data dan analisis yang matang agar tidak merugikan masyarakat di kemudian hari.
Selain itu, ia menilai proyek yang terburu-buru berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran jika di tengah jalan terjadi perubahan konsep atau penyesuaian kebijakan.
“Jangan sampai kebijakan besar ini justru menimbulkan masalah baru karena kurangnya perencanaan,” tegasnya.***
