Kompas1.id
JAKARTA 20 April 2026 – Langit khatulistiwa kini tengah menjadi panggung ketegangan geopolitik yang baru. Isu permintaan izin melintas wilayah udara secara menyeluruh atau blanket overflight clearance oleh militer Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia telah memancing reaksi keras dari raksasa Asia, Tiongkok.
Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, Beijing melayangkan peringatan serius. Pihaknya menilai bahwa pemberian izin istimewa tersebut bukan sekadar urusan teknis penerbangan, melainkan sebuah preseden yang berpotensi melanggar Piagam ASEAN. Poin utamanya adalah menjaga kawasan Asia Tenggara tetap menjadi zona damai, bebas, dan netral tanpa keberpihakan pada kekuatan militer eksternal secara berlebihan.
Bagi Indonesia, ini adalah dilema diplomasi tingkat tinggi. Di satu sisi, kerja sama pertahanan dengan Washington merupakan bagian dari modernisasi kekuatan udara, namun di sisi lain, menjaga harmoni dengan tetangga regional dan mitra ekonomi seperti Tiongkok adalah keharusan.
Apakah Indonesia akan tetap pada prinsip “Bebas Aktif” dengan menolak supremasi udara asing, atau justru ini menjadi titik balik baru dalam peta aliansi pertahanan di Indo-Pasifik? Satu yang pasti, setiap keputusan yang diambil di atas meja perundingan ini akan menentukan arah kedaulatan dirgantara Indonesia untuk dekade mendatang.
BOB HARIAWAN. KABIRO KOTA BANDUNG
