Kompas1.id Tobelo,
17 Maret 2026—Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2019-2024 kembali mendapat sorotan publik. Pasalnya, Soal temuan Badan Pemeriksa keuangan Daerah (BPK) dinilai buntuh dan tak berujung.
Dari hasil wawancara Tim Media Kepada salah satu sumber yang tidak mau dipublish namanya, Menyampaikan bahwa Hasil Pemeriksaan secara menyeluruh oleh BPK terhadap pengelolaan belanja pegawai pada sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan.
Pasalnya, Ada beberapa temuan yang ditemukan saat pemeriksaan Keuangan DPRD Halut cukup membuat publik bertanya-tanya sampai detik ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia Menyampaikan, Pengelolaan belanja sekretariat DPRD Halut tidak sesuai ketentuan. Yang pertama, Pembayaran tunjangan perumahan bagi pimpinan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Halmahera Utara tidak sesuai ketentuan atau peraturan daerah.
Ke-Dua, berdasarkan hasil pemeriksaan bukti pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD pada bulan Oktober – November tahun 2023 tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Ke-tiga, Pembayaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras juga tidak sesuai dengan data keluaran.
Dan yang terakhir, pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD tahun anggaran 2023, tidak berdasarkan peraturan kepala daerah.
“Hal ini bisa menjadi percikan api yang besar jika Badan Pemeriksa keuangan (BPK) tidak usut tuntas secarah menyeluruh terkait laporan pemeriksaan ini. Seharusnya, diskusi yang terbangun jangan hanya berpatokan pada hasil pengelolaan yang diduga tidak berdasar dan melanggar aturan, tetapi kita juga perlu seriusi tentang kinerja Badan Pemeriksa keuangan Provinsi (BPK) sehingga keuangan Rakyat jangan terarah pada kebuntuan yang tak ada ujungnya.
(Noval /Tim)
