Ketua GNAK Tantang Lembaga Yudikatif Dalam Menegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia

- Penulis

Rabu, 24 Desember 2025 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kompas1.id
Sulawesi Utara, -Republik ini lagi dalam kondisi kritis menyikapi permasalahan krusial,.kasus korupsi merajalela hampir di semua provinsi dan kabupaten kota seluruh indonesia, bahkan krisis ini menyelimuti para punggawa di Republik ini baik DPR RI, para Menteri terlibat dalam skandal mafia dan berindikasi jaringan internasional sindikat ini harus segera di berantas sampai akarnya

Tanah kita yang subur sekarang telah berganti, hutan tandus di gunduli bahkan di keruk tanah sedalam ribuan kilomerer demi mengais kekayaan alam.untuk di berikan ke negara asing

Biota laut musna hilang seketika di rampok, minyak bumi kita hilang enta kemana, perlakuan ini sangat menyiksa rakyat yang bangga dengan kekayaan alam kita, semua sirna di telan para penguasa demi mendapatkan hasil secara pribadi kelompok dan jaringan internasional

Di mana para penegak hukum ..? dengan segalah retorika dan argumen, hukum harus di tegakkan para koruptor di tangkap dan di adili serta mendapatkan hukuman seberat beratnya, mana faktanya ..? rakyat jangan terus di bodohi, kedaulatan sepenuhnya di tanggan rakayat

GNAK Gerakan Nasional Anti Korupsi akan terus berada garda paling depan bersama rakayat, demi keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

Hukum harus jadi panglima di republik ini, tangkap dan adili para koruptor jangan tebang pilih

Kami GNAK tantang lembaga Yudikatif dalam menegakkan hukum di bumi ibu pertiwi ini “Pungkas John Pade Ketua Umum GNAK

(Noval).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Swedia dan Ambisi “Manusia Digital”: Kemudahan Mutlak atau Awal Distopia?
Skandal Jaminan Fidusia: Kala Data Pribadi Menjadi Pelicin Ekspor Ilegal
OJK Pastikan Tak Ada Saham Baru Indonesia Masuk Indeks MSCI, Sejumlah Emiten Berpotensi Keluar
Menjaga Kedaulatan Identitas: Membentengi Diri dari Ancaman Pinjaman Tanpa Izin
Bareskrim Polri Bongkar Markas Judi Online Internasional di Hayam Wuruk, Rp1,9 Miliar Disita
Ketegangan Meningkat di Perbatasan Selatan: Israel Rilis Peringatan Evakuasi bagi Sembilan Desa di Lebanon
Kemendagri Imbau Masyarakat Jangan Sembarangan Serahkan e-KTP Saat Check-In Hotel
Kemanusiaan di Atas Administrasi: Menolak Pasien Gawat Darurat Adalah Tindak Pidana
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 01:14 WIB

Swedia dan Ambisi “Manusia Digital”: Kemudahan Mutlak atau Awal Distopia?

Selasa, 12 Mei 2026 - 02:40 WIB

Skandal Jaminan Fidusia: Kala Data Pribadi Menjadi Pelicin Ekspor Ilegal

Senin, 11 Mei 2026 - 14:07 WIB

OJK Pastikan Tak Ada Saham Baru Indonesia Masuk Indeks MSCI, Sejumlah Emiten Berpotensi Keluar

Senin, 11 Mei 2026 - 01:40 WIB

Menjaga Kedaulatan Identitas: Membentengi Diri dari Ancaman Pinjaman Tanpa Izin

Minggu, 10 Mei 2026 - 04:39 WIB

Bareskrim Polri Bongkar Markas Judi Online Internasional di Hayam Wuruk, Rp1,9 Miliar Disita

Berita Terbaru

Berita

Lelang Gagal, Proses Hukum Jangan Dipaksa Berhenti

Jumat, 15 Mei 2026 - 12:07 WIB

Berita

Hampir Sebulan Wafat’ Keluarga Korban Menanti Jawaban

Jumat, 15 Mei 2026 - 10:54 WIB