Banda Aceh Kompas1,id
Aktivis hak asasi manusia, Razali atau Nyakli Maop, mendesak Pemerintah Aceh agar serius memperjuangkan implementasi Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki, khususnya terkait kejelasan hukum.
Nyakli Maop menekankan bahwa masyarakat Aceh masih memerlukan payung hukum yang kuat mengenai poin-poin penting dalam kesepakatan damai tersebut.
“Pemerintah Aceh harus serius memperjuangkan apa yang telah disepakati bersama dalam MOU Helsinki. Kami memerlukan kejelasan hukum terkait implementasi MOU Helsinki,” kata Nyakli Maop saat ditemui di Banda Aceh.
MOU Helsinki, yang berlangsung ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), merupakan langkah fundamental dalam proses perdamaian dan telah membawa perubahan signifikan
.
Namun, menurut Nyakli Maop, masih banyak poin krusial yang perlu ditindaklanjuti.
Ia menjelaskan, MOU Helsinki mencakup beberapa hal penting seperti otonomi khusus, pemerintahan Aceh, hak asasi manusia, bendera Aceh, amnesti, dan pengintegrasian GAM ke dalam sistem politik Aceh.
“Kejelasan hukum ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dan memperkuat proses perdamaian di Aceh,” tutupnya.
