FWJI Apresiasi Transparansi Anggaran Pilkades Rp59,9 Miliar, Dorong Pengawasan Publik Hingga ke Desa

- Penulis

Kamis, 20 Agustus 2026 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOMPAS1.ID
Kabupaten Bekasi – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) DPC Kabupaten Bekasi mengapresiasi langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi yang telah membuka informasi terkait anggaran Pilkades Serentak Tahun 2026.

Hal itu disampaikan FWJI menanggapi Surat Jawaban DPMD Nomor: 400.10.2.4/2787-DPMD/2026 tanggal 13 Agustus 2026, yang merujuk pada *Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pilkades Serentak.

“Dengan adanya keterbukaan informasi ini, publik jadi tahu bahwa Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp59,9 Miliar untuk 154 desa. Ini langkah bagus menuju Pilkades yang bersih dan akuntabel,” ujar [Nama Ketua FWJI], Ketua DPC FWJI Kabupaten Bekasi,.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan Kepbup tersebut, rincian anggaran Pilkades 2026 adalah:
1. Rp40,17 Miliar untuk operasional TPS dan KPPS

2. Rp16,09 Miliar* untuk operasional dan honorarium Panitia Pilkades

3. Rp3,36 Miliar untuk PPDP
4. Rp308 Juta untuk Satlinmas

Baca Juga:  Suasana Riuh Kejari Purwakarta: Anne Ratna Mustika Keluar Usai Diperiksa Lebih 7 Jam Terkait Dugaan Gratifikasi

FWJI juga mencatat, pencairan dana dilakukan 2 tahap dan dasar perhitungannya menggunakan DPT Pilkada 2024 + 5%. Selain itu, Pilkades 2026 direncanakan menggunakan sistem digital.

Meski mengapresiasi, FWJI mendorong DPMD dan Inspektorat untuk melakukan pengawasan melekat agar anggaran tidak disalahgunakan.

“Kami minta BPD, tokoh masyarakat, dan media di desa ikut mengawasi. Jangan sampai ada politik uang, mark-up, atau pemotongan honor panitia. Rp59,9 M ini uang rakyat, harus sampai ke sasaran,” tegas [Nama Ketua].

FWJI Kabupaten Bekasi menyatakan siap menjadi mitra kontrol sosial dan melakukan pemantauan di 154 desa penyelenggara Pilkades agar pesta demokrasi tingkat desa berjalan jujur, adil, dan damai.

Forum Wartawan Jaya Indonesia adalah organisasi profesi wartawan yang berkomitmen pada jurnalisme independen dan kontrol sosial untuk pembangunan.

Hasbunah R.SE
Korwil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Brimob Polda Metro Jaya Amankan 2 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Lubang Buaya, Celurit Disita
Izin Diklaim Lengkap, Dokumen Tak Ditunjukkan: Kinerja KSOP Bitung Dipertanyakan, Kasus Pemotongan Kapal “SALVAGE” Jadi Sorotan.
“R Supit Desak: Dirjen – Irjen Kementrian Perhubungan RI Segera Copot Kepala KSOP Bitung “Polemik Izin Pemotongan Kapal Salvage Jadi Sorotan
Eep Jamaludin Sukmana , Dewan Jalankan Fungsi Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat
Pembagian Wilayah Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Dinilai Mempermudah Masyarakat Urus Administrasi Pertanahan
AKSI MAHASISWA 18 AGUSTUS 2026: SUARA KRITIS GENERASI MUDA, PEMERINTAH WAJIB MENDENGAR
Pelayanan ATR/BPN Kabupaten Bandung Semakin Rapi dan Teratur, Proses Pemohon Kini Lebih Terarah
Mengenal Shimon Sakaguchi: Penemu Pengendali Sistem Imun yang Mencegah Autoimun
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 20 Agustus 2026 - 07:48 WIB

FWJI Apresiasi Transparansi Anggaran Pilkades Rp59,9 Miliar, Dorong Pengawasan Publik Hingga ke Desa

Kamis, 20 Agustus 2026 - 06:59 WIB

Brimob Polda Metro Jaya Amankan 2 Pemuda Diduga Hendak Tawuran di Lubang Buaya, Celurit Disita

Kamis, 20 Agustus 2026 - 05:56 WIB

Izin Diklaim Lengkap, Dokumen Tak Ditunjukkan: Kinerja KSOP Bitung Dipertanyakan, Kasus Pemotongan Kapal “SALVAGE” Jadi Sorotan.

Kamis, 20 Agustus 2026 - 03:59 WIB

“R Supit Desak: Dirjen – Irjen Kementrian Perhubungan RI Segera Copot Kepala KSOP Bitung “Polemik Izin Pemotongan Kapal Salvage Jadi Sorotan

Kamis, 20 Agustus 2026 - 03:50 WIB

Eep Jamaludin Sukmana , Dewan Jalankan Fungsi Pengawasan Berbasis Laporan Masyarakat

Berita Terbaru