Kompas1. I’d, JAKARTA
Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026, di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, harus dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan ruang konstitusional bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik serta aspirasi terhadap arah kebijakan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi yang melibatkan BEM Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen mahasiswa tersebut membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh persoalan mendasar bangsa, mulai dari pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), reforma agraria, harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi kebijakan pemerintah, hingga persoalan bencana dan hubungan antara aparat keamanan dengan ruang sipil.
BUDI RIZKIYANTO: DEMOKRASI JANGAN HANYA DIDENGAR, TETAPI HARUS DIJAWAB
Menanggapi aksi tersebut, Budi Rizkiyanto menilai suara mahasiswa tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah, tetapi sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam negara demokrasi.
“Mahasiswa mempunyai hak menyampaikan pendapat. Pemerintah juga mempunyai kewajiban mendengar, mengkaji dan memberikan jawaban atas kritik yang disampaikan rakyat. Jangan sampai demokrasi hanya berhenti pada kebebasan berbicara, tetapi tidak diikuti dengan kesediaan negara melakukan evaluasi,” ujar Budi Rizkiyanto.
Menurutnya, kritik mahasiswa harus dijawab dengan data, kebijakan, dialog dan tindakan nyata, bukan dengan sikap represif maupun pelabelan negatif terhadap gerakan masyarakat.
Budi juga mengingatkan seluruh elemen demonstran agar tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan kekerasan, tidak merusak fasilitas umum, serta memastikan perjuangan dilakukan secara damai, demokratis dan konstitusional.
“Perjuangan mahasiswa harus tetap bermartabat. Jangan beri ruang kepada pihak mana pun untuk menunggangi gerakan rakyat menjadi kerusuhan. Aspirasi yang benar harus disampaikan dengan cara yang benar,” tegasnya.
PEMERINTAH DIMINTA MEMBUKA RUANG DIALOG
Budi Rizkiyanto mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, akademisi dan kelompok masyarakat sipil.
Menurutnya, delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa perlu ditempatkan sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan sekadar persoalan politik jalanan.
“Kalau ada tuntutan yang tidak tepat, pemerintah jawab dengan argumentasi. Kalau ada kebijakan yang memang perlu diperbaiki, perbaiki. Negara yang kuat bukan negara yang takut terhadap kritik, tetapi negara yang mampu menerima kritik dan mengubahnya menjadi kebijakan yang lebih baik,” katanya.
Aksi mahasiswa 18 Agustus juga menjadi pengingat bahwa persoalan demokrasi, ekonomi, hukum dan tata kelola pemerintahan masih menjadi perhatian serius generasi muda.
JANGAN SAMPAI SUARA RAKYAT MENJADI SUARA YANG TERLUPAKAN
Budi menegaskan bahwa perjuangan demokrasi harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan kepentingan rakyat.
Ia mengajak mahasiswa, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Indonesia tetap berada dalam jalur demokrasi yang sehat.
“Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling bermusuhan. Kritik bukan ancaman bagi negara. Justru kritik adalah alarm agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Karena itu, mari kita jaga ruang demokrasi, jaga persatuan dan pastikan setiap perjuangan benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat,” pungkas Budi Rizkiyanto.
BUDI RIZKIYANTO
Suara Rakyat, Demokrasi dan Konstitusi
Reporter : Reno. Sli
