Kompaz1.id
Bandung – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah susun (rusun) di kawasan Kiaracondong, Kota Bandung. Proyek hunian vertikal tersebut akan dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan dukungan pembangunan dari PT Astra International Tbk sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.
Rencana pembangunan ini diharapkan menjadi salah satu solusi penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjadi proyek percontohan pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) karena lokasinya berada di sekitar Stasiun Kiaracondong.
Meski lahan yang akan digunakan disebut telah kosong dan siap dikembangkan, pembangunan fisik belum dapat dimulai. Pemerintah masih menyusun regulasi mengenai skema kerja sama pemanfaatan aset BUMN dengan pihak swasta agar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Penyusunan aturan tersebut juga akan melibatkan proses konsultasi dengan lembaga pengawasan dan audit negara sebelum proyek berjalan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan rusun ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memanfaatkan aset negara secara produktif untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat tanpa menghilangkan status kepemilikan aset negara. Setiap unit rusun dirancang memiliki luas sekitar 36 meter persegi dengan dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, serta area servis.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung tidak terlibat dalam proses pembangunan maupun pembiayaan proyek tersebut. Peran Pemkot baru dimulai setelah pembangunan selesai, yakni melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) yang akan melakukan pendataan, verifikasi, dan seleksi calon penghuni dari kalangan MBR sesuai ketentuan yang berlaku.
Saat ini, DPKP Kota Bandung mencatat sekitar 3.000 calon penghuni telah masuk dalam daftar antrean kebutuhan hunian. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan rumah layak dan terjangkau di Kota Bandung, sehingga kehadiran rusun baru diharapkan dapat membantu mengurangi backlog perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menjadi solusi penyediaan hunian, proyek ini juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan kawasan sekitar Kiaracondong melalui konsep TOD yang mengintegrasikan hunian dengan layanan transportasi publik, sehingga memudahkan mobilitas warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Hingga kini, jadwal dimulainya pembangunan masih menunggu penyelesaian regulasi dari pemerintah pusat. Setelah aturan tersebut rampung dan seluruh perizinan selesai, proyek rusun di Kiaracondong diharapkan segera memasuki tahap konstruksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hunian ribuan warga Kota Bandung. Jurnalis Joepin














