Kompas1.id Jakarta –
Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) mengapresiasi langkah tegas Presiden yang mencopot tiga pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi Tanjung, menilai keputusan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun menghambat pelaksanaan program strategis nasional.
“Langkah Presiden mencopot tiga pejabat BGN merupakan keputusan yang tegas dan patut diapresiasi. Ini menjadi alarm keras bagi seluruh penyelenggara negara bahwa jabatan publik bukanlah sarana untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ujar Zuhelmi dalam keterangannya, Rabu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, tindakan cepat yang diambil Presiden menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kredibilitas institusi negara serta memastikan seluruh program prioritas nasional berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FSPI juga menyoroti proses hukum yang saat ini berjalan terhadap para pejabat yang telah dicopot dari jabatannya. Organisasi tersebut menilai penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum semakin memperkuat pesan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti pada sanksi administratif semata, melainkan juga menyentuh aspek penegakan hukum secara menyeluruh.
“Pencopotan yang kemudian diikuti proses hukum menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara serius. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dan seluruh pejabat harus siap mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil selama menjalankan tugas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zuhelmi menyebut kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh kementerian, lembaga, dan badan pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
FSPI menyatakan dukungannya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan hingga tuntas. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang kuat agar mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kami meyakini pemerintahan yang bersih hanya dapat terwujud apabila penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Setiap dugaan korupsi harus diungkap secara terang-benderang sehingga menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat negara,” katanya.
Selain itu, FSPI mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara agar setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Partisipasi publik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Di akhir pernyataannya, Zuhelmi menegaskan bahwa langkah tegas Presiden dalam mencopot pejabat yang diduga bermasalah harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi. Kami berharap langkah tegas Presiden dan proses hukum yang berjalan saat ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Zuhelmi.
(Noval).
