Kompas1.id Halmahera Utara
, 11 Mei 2026 — Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Halmahera Utara bersama para petani menggelar audiensi dengan DPRD Komisi 2 Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara, dan CV Pustaka Tani pada Senin, 11 Mei 2026. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bangsaha, Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terus dihadapi petani di Halmahera Utara, khususnya petani holtikultura, yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.
Dalam audiensi tersebut, EK LMND HALUT bersama para petani menyoroti persoalan distribusi pupuk subsidi. Pemerintah pusat diketahui menyediakan empat jenis pupuk subsidi untuk petani, namun realitas di Halmahera Utara menunjukkan bahwa petani hanya menerima dua jenis pupuk. Situasi ini dinilai berdampak besar terhadap produktivitas pertanian karena kebutuhan unsur hara tanaman tidak terpenuhi secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain persoalan pupuk, EK LMND HALUT juga mengkritik minimnya langkah konkret pemerintah daerah dan DPRD terhadap lahan pertanian warga yang terdampak banjir di wilayah Galela Utara. Hingga kini, petani yang mengalami kerusakan lahan akibat banjir belum mendapatkan penanganan maupun bantuan yang memadai.
Persoalan lainnya ialah belum terealisasinya anggaran bantuan sarana produksi pertanian untuk 36 kelompok tani pada tahun anggaran 2025. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan guna menunjang aktivitas pertanian masyarakat. EK LMND HALUT meminta agar persoalan ini dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, LMND HALUT juga mempertanyakan keberadaan 42 persen sisa pupuk subsidi yang belum tersalurkan kepada petani. Mereka mendesak adanya penjelasan yang transparan terkait penyebab pupuk tersebut tidak sampai kepada petani yang membutuhkan.
Kelangkaan BBM subsidi jenis bio solar turut menjadi sorotan dalam audiensi. Para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh bio solar yang sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian, mulai dari operasional alat hingga distribusi hasil panen. Di sisi lain, kenaikan harga plastik mulsa dan tali gawer juga semakin memperbesar biaya produksi petani holtikultura.
Atas kondisi tersebut, EK LMND HALUT bersama petani mendesak pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara agar segera menghadirkan depot BBM subsidi khusus bagi petani. Menurut mereka, ketersediaan BBM untuk sektor pertanian merupakan kebutuhan mendasar demi menjaga produktivitas pertanian dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
EK LMND HALUT juga menegaskan bahwa pembahasan perubahan anggaran pada Agustus mendatang harus benar-benar berpihak kepada kepentingan petani. Anggaran perubahan harus difokuskan pada penyelesaian persoalan nyata di lapangan, seperti bantuan sarana produksi, pemulihan lahan pertanian terdampak banjir, serta stabilisasi kebutuhan pertanian lainnya.
Mereka menilai DPRD Kabupaten Halmahera Utara harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap petani holtikultura karena sektor pertanian menjadi salah satu penyangga utama ekonomi masyarakat Halmahera Utara.
Sebagai bentuk keseriusan dalam
menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, EK LMND HALUT bersama para petani mendesak DPRD Kabupaten Halmahera Utara untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pertanian agar berbagai persoalan petani dapat ditangani secara serius, terbuka, dan berkelanjutan.
Ketua EK LMND HALUT menegaskan bahwa perjuangan bersama petani akan terus dilakukan hingga pemerintah daerah dan DPRD benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak dan solusi nyata bagi kesejahteraan petani di Halmahera Utara.
(Noval/valD)
