JAKARTA, – KOMPAS1.id || 21 Agustus 2026 — Anggapan bahwa warga berpenghasilan Rp3 juta per bulan otomatis masuk desil 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ditepis Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya, posisi kesejahteraan masyarakat tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan besaran gaji.
Gus Ipul menegaskan, penetapan peringkat kesejahteraan atau desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam prosesnya, BPS menggunakan banyak variabel untuk mengukur kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kita tidak melihat penghasilan saja. Itu yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak,” ujar Gus Ipul di Gedung Kemensos, Selasa (18/8/2026).
Bukan Sekadar Melihat Gaji
Penentuan desil dalam DTSEN tidak sesederhana menghitung pemasukan bulanan.Kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, akses terhadap layanan dasar, serta berbagai indikator sosial-ekonomi lainnya turut menjadi bagian dari pengukuran.
Data tersebut kemudian diolah untuk memetakan masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Karena itu, seseorang yang menerima penghasilan Rp3 juta per bulan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kelompok paling sejahtera.
Kondisi ekonomi setiap keluarga dinilai berdasarkan keseluruhan indikator yang digunakan dalam proses pemeringkatan.
Penjelasan pemerintah tersebut sekaligus menjadi penegasan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan status kesejahteraan hanya dari nominal pendapatan.
Pengelompokan dalam DTSEN memiliki mekanisme pengukuran yang lebih kompleks dan menjadi dasar penting dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Dengan demikian, angka gaji bukan satu-satunya tiket untuk menentukan seseorang berada di desil tertentu.
Penilaian kesejahteraan harus melihat kondisi sosial dan ekonomi secara utuh berdasarkan data dan indikator yang ditetapkan BPS.
Aris P
