Kompas1.id
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak cepat merespons keluhan seorang siswa yang menyebar luas di media sosial. Siswa tersebut mengaku tidak lolos Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap I maupun II, serta belum mendapatkan kepastian soal bantuan pendidikan di sekolah swasta mitra Pemprov Jabar, pada Minggu (12/7/2026).
Menindaklanjuti hal itu, Dedi langsung memerintahkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar berkoordinasi dengan SMK Karya Pembangunan (KP) Baleendah, Kabupaten Bandung, untuk menelusuri masalah yang sebenarnya terjadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terima kasih buat adik yang cantik dan baik hati atas seluruh apa yang menjadi keluhannya. Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi pihak sekolah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi.
Siswa tersebut awalnya mendaftar ke SMK KP Baleendah yang masuk dalam jajaran Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) Pemprov Jabar. Namun saat datang ke sekolah, ia menyatakan belum mendapat kejelasan mengenai subsidi pendidikan dari pemerintah.
Berdasarkan hasil pengecekan langsung, pihak sekolah menjelaskan tidak pernah menolak siswa tersebut. Bahkan namanya sudah tercatat resmi sebagai penerima Beasiswa Pemprov Jabar bersama siswa lainnya. Sekolah juga mengaku sudah berusaha menghubungi siswa bersangkutan, namun belum mendapatkan tanggapan.
Untuk menyelesaikan ketidakjelasan ini, Dedi mengundang siswa tersebut untuk datang ke SMK KP Baleendah pada hari yang sama. Pihak sekolah, panitia PPDB, hingga Kepala UPTD Disdik Jabar dipastikan akan hadir memberikan penjelasan secara langsung.
“Kalau susah komunikasinya, hari ini ditunggu di SMK KP Baleendah oleh pihak panitia, kepala sekolah, bahkan saya mengutus Kepala UPTD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk bertemu,” tegasnya.
Dedi memastikan siswa itu sesungguhnya sudah diterima. Meski begitu, ia menyoroti jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal siswa—dari kawasan Sumur Bandung ke Baleendah—sehingga subsidi pendidikan menjadi kurang terasa manfaatnya karena beban biaya transportasi yang besar.
“Subsidinya jadi tidak bermakna karena sekolahnya tidak bayar tapi ongkosnya jauh,” katanya. Di akhir pernyataan, Dedi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan berharap masalah ini segera selesai.
Sebagai informasi, Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) adalah kebijakan Pemprov Jabar untuk menampung lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri, dengan pembiayaan pendidikan yang ditanggung kerja sama pemerintah daerah dan sekolah swasta mitra. *** Red
