KOMPAS1.ID
LOKASI PROYEK, 11 Juli 2026 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pembangunan pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog terbuka dengan pekerja lapangan terkait sistem kerja, besaran upah, hingga teknis pelaksanaan di lapangan.
Dari percakapan itu terungkap fakta yang memprihatinkan: sebagian pekerja hanya mengenal mandor di lokasi, namun tidak mengetahui secara pasti nama perusahaan pelaksana maupun status jelas kontrak kerja mereka. Kondisi ini dinilai Dedi sebagai bukti lemahnya tata kelola pelaksanaan proyek.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Takaran Adukan Tidak Sesuai Standar
Selain hak pekerja, Dedi juga meneliti detail teknis pembangunan saluran drainase. Pekerja di lokasi mengakui bahwa satu sak semen dicampur dengan sekitar 10 roda lori pasir.
Mendengar keterangan itu, Dedi menegaskan komposisi tersebut jauh di bawah standar teknis, berisiko menurunkan kekuatan konstruksi, serta memperpendek usia pakai bangunan.
Peringatan Keras Terhadap Alih Tugas Pekerjaan
Dedi juga menyoroti dugaan praktek pengalihan pekerjaan kepada pihak lain atau penyubkontrakan setelah proses tender selesai. Menurutnya, hal ini memicu pemotongan biaya di tengah jalan yang akhirnya merugikan kualitas bangunan.
“Kalau pekerjaan disubkan sembarangan, biasanya ada keuntungan yang diambil di tengah. Akibatnya takaran semen dikurangi, takaran pasir dikurangi, akhirnya bangunan cepat rusak. Jangan macam-macam dengan proyek pemerintah. Mengumpulkan uang APBD itu tidak mudah, saya menuntut hasil yang benar-benar berkualitas untuk masyarakat,” tegas Dedi.
Pengawasan Terus Diperketat
Dedi memastikan pengawasan proyek pemerintah akan terus dilakukan secara mendadak dan langsung di lapangan. Ia meminta seluruh kontraktor, konsultan pengawas, dan pelaksana mematuhi spesifikasi teknis secara ketat, sehingga anggaran negara menghasilkan infrastruktur yang kuat, tahan lama, dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat Jawa Barat.
Adang jabar
