Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh Mendesak Bupati Aceh Singkil Segera Mengevaluasi dan Ganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas Temuan BPK RI yang Berulang Hampir Setiap Tahun

- Penulis

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Singkil kompas1.id

– Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh Harisky Amanda mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Singkil. Desakan tersebut muncul setelah kembali ditemukannya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

‎Kata Harisky, temuan BPK RI bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan internal, serta komitmen setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan negara secara tertib, transparan, dan akuntabel.
‎Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil ditemukan adanya kelebihan pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) sebesar sekitar Rp18,25800 yang berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban belanja BBM. Temuan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses verifikasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
‎Meskipun nilai temuan tersebut tidak sebesar proyek pembangunan yang bernilai miliaran rupiah, namun tidak berarti persoalan ini dapat dianggap remeh. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat wajib dipergunakan secara tepat, efisien, serta didukung dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

‎Kami menilai bahwa temuan-temuan yang terus berulang hampir setiap tahun harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sudah seharusnya evaluasi tidak hanya berhenti pada pengembalian kerugian atau tindak lanjut administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat yang memimpin instansi tersebut.
‎Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal dapat berjalan apabila masih ditemukan kelebihan pembayaran belanja operasional yang seharusnya dapat dicegah melalui proses pemeriksaan administrasi sebelum anggaran dicairkan. Hal ini menjadi cerminan bahwa sistem pengendalian internal masih perlu diperkuat.

‎Kami juga menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan setiap catatan dan rekomendasi BPK RI. Justru setiap temuan sekecil apa pun wajib ditindaklanjuti secara serius agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
‎Oleh karena itu, Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh mendesak Bupati Aceh Singkil agar:

‎1. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil atas temuan BPK RI yang kembali terjadi dalam pengelolaan keuangan.
‎2. Memastikan seluruh rekomendasi BPK RI ditindaklanjuti secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.
‎3. Memperkuat sistem pengawasan internal pada seluruh SKPK agar praktik kelebihan pembayaran dan kelemahan administrasi tidak terus berulang.
‎4. Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

‎Sebagai representasi masyarakat dan generasi muda Aceh Singkil kata Harisky Amanda menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus menjadikan setiap temuan BPK RI sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

‎Kami berharap Bupati Aceh Singkil menunjukkan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang baik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan apabila setiap penggunaan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

‎Reporter Sabri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

*DUGAAN TPPU ILEGAL MIGAS MERAJALELA DI MINSEL! KASAT RESKRIM JANGAN MAIN MATA*
Pesta Rakyat Manjau Jama Warga Meriahkan HUT ke-19 Kabupaten Pesawaran
Bazaar Preloved Dharma Wanita Persatuan BBPBL Lampung: Belanja Hemat, Berbagi Manfaat untuk Sesama
Lapas Narkotika Cirebon Berikan Penghargaan kepada Putra-Putri Pegawai Berprestasi
Festival Bubur Suro Perkuat UMKM dan Lestarikan Budaya Lokal
Rintihan Pilu Sudut Kota Palembang, Janda Empat Anak Bertahan Hidup di Rumah Nyaris Roboh, Berharap Uluran Tangan Pemerintah
Bapenda Kabupaten Bandung Gencar Operasi Gabungan Pemeriksaan Pajak Kendaraan, Capaian Penerimaan Sudah 50 Persen
Merayakan Keberagaman: 13 Juli Sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 15:08 WIB

*DUGAAN TPPU ILEGAL MIGAS MERAJALELA DI MINSEL! KASAT RESKRIM JANGAN MAIN MATA*

Sabtu, 11 Juli 2026 - 13:56 WIB

Pesta Rakyat Manjau Jama Warga Meriahkan HUT ke-19 Kabupaten Pesawaran

Sabtu, 11 Juli 2026 - 13:49 WIB

Bazaar Preloved Dharma Wanita Persatuan BBPBL Lampung: Belanja Hemat, Berbagi Manfaat untuk Sesama

Sabtu, 11 Juli 2026 - 11:58 WIB

Festival Bubur Suro Perkuat UMKM dan Lestarikan Budaya Lokal

Sabtu, 11 Juli 2026 - 06:03 WIB

Rintihan Pilu Sudut Kota Palembang, Janda Empat Anak Bertahan Hidup di Rumah Nyaris Roboh, Berharap Uluran Tangan Pemerintah

Berita Terbaru