Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh Mendesak Bupati Aceh Singkil Segera Mengevaluasi dan Ganti Kepala Dinas Lingkungan Hidup atas Temuan BPK RI yang Berulang Hampir Setiap Tahun

- Penulis

Sabtu, 11 Juli 2026 - 05:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aceh Singkil kompas1.id

– Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh Harisky Amanda mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Singkil. Desakan tersebut muncul setelah kembali ditemukannya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
‎
‎Kata Harisky, temuan BPK RI bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan internal, serta komitmen setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan negara secara tertib, transparan, dan akuntabel.
‎Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil ditemukan adanya kelebihan pembayaran belanja bahan bakar minyak (BBM) sebesar sekitar Rp18,25800 yang berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban belanja BBM. Temuan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam proses verifikasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
‎Meskipun nilai temuan tersebut tidak sebesar proyek pembangunan yang bernilai miliaran rupiah, namun tidak berarti persoalan ini dapat dianggap remeh. Setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat wajib dipergunakan secara tepat, efisien, serta didukung dokumen yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎Kami menilai bahwa temuan-temuan yang terus berulang hampir setiap tahun harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Sudah seharusnya evaluasi tidak hanya berhenti pada pengembalian kerugian atau tindak lanjut administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, pengawasan, dan tanggung jawab pejabat yang memimpin instansi tersebut.
‎Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan internal dapat berjalan apabila masih ditemukan kelebihan pembayaran belanja operasional yang seharusnya dapat dicegah melalui proses pemeriksaan administrasi sebelum anggaran dicairkan. Hal ini menjadi cerminan bahwa sistem pengendalian internal masih perlu diperkuat.
‎
‎Kami juga menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan setiap catatan dan rekomendasi BPK RI. Justru setiap temuan sekecil apa pun wajib ditindaklanjuti secara serius agar tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
‎Oleh karena itu, Forum Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil di Banda Aceh mendesak Bupati Aceh Singkil agar:
‎
‎1. Melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil atas temuan BPK RI yang kembali terjadi dalam pengelolaan keuangan.
‎2. Memastikan seluruh rekomendasi BPK RI ditindaklanjuti secara tuntas sesuai ketentuan yang berlaku.
‎3. Memperkuat sistem pengawasan internal pada seluruh SKPK agar praktik kelebihan pembayaran dan kelemahan administrasi tidak terus berulang.
‎4. Menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai langkah-langkah perbaikan yang dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.
‎
‎Sebagai representasi masyarakat dan generasi muda Aceh Singkil kata Harisky Amanda menegaskan bahwa kritik ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan institusi tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus menjadikan setiap temuan BPK RI sebagai momentum untuk melakukan pembenahan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
‎
‎Kami berharap Bupati Aceh Singkil menunjukkan komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang berintegritas melalui evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang baik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan apabila setiap penggunaan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
‎
‎Reporter Sabri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber
Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026
JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT
Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage
Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”
Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 03:52 WIB

Perkuat Keamanan Digital, Diskominfo Tanggamus Bekali Aparatur Hadapi Ancaman Siber

Kamis, 12 November 2026 - 03:48 WIB

Kontingen NPCI Kabupaten Bandung Dilepas untuk Berlaga di PEPARDA Jawa Barat 2026

Senin, 28 September 2026 - 01:50 WIB

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT

Sabtu, 26 September 2026 - 12:38 WIB

Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an

Sabtu, 26 September 2026 - 11:21 WIB

Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage

Berita Terbaru