Semarang – kompas1.id
ndonesia dikenal sebagai negara yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam melimpah: tambang, hutan, pertanian, perairan, dan energi yang seharusnya menjadi modal besar untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Namun kenyataan yang terasa di lapangan justru terbalik. Kekayaan alam itu seolah tak terhitung manfaatnya bagi keseharian masyarakat, sedangkan yang terus tercatat dan terasa nyata adalah beban pajak yang semakin lama semakin mencekik leher rakyat 7/07/2026.
Menyikapi ketimpangan yang mencolok ini, Teguh Supriyanto Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Wilayah Jawa Tengah akhirnya angkat bicara. Ia menilai kondisi ini adalah hal yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan jawaban yang jelas dari pihak berwenang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara kita kaya raya dengan sumber daya alam, tapi mengapa potensi kekayaan itu seolah tak pernah terhitung atau terasa dampaknya bagi kesejahteraan rakyat? Sebaliknya, yang bisa dihitung dengan rinci dan terus bertambah bebannya hanyalah pajak yang dipungut dari rakyat. Ini pertanyaan besar yang harus dijawab,” ujar Ketua IWOI Jateng.
Ia menegaskan bahwa selama ini terasa ada ketidakseimbangan yang sangat tajam: kekayaan alam yang seharusnya menjadi aset negara untuk membiayai pembangunan dan meringankan beban hidup warga, jalannya terasa tidak transparan, tidak terhitung secara terbuka, dan hasilnya sulit terlihat langsung. Sementara itu, berbagai jenis pungutan dan pajak terus bertambah, menyentuh hampir setiap aspek kehidupan mulai dari konsumsi, usaha kecil, hingga kebutuhan pokok.
“Bila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut tanpa ada perubahan, pertanyaannya jelas: semakin lama, apakah rakyat justru akan semakin menderita? Jika sumber daya alam tidak bisa dihitung dan tidak kembali memberi manfaat nyata, sedangkan beban pajak terus dipaksakan, maka beban hidup rakyat akan semakin berat, daya beli melemah, dan perekonomian bawah semakin tertekan,” tegasnya.
Ketua IWOI Jateng yang kental di pagil bong teguh juga mendesak adanya transparansi penuh dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan alam. Hasil pengelolaannya harus dapat dihitung secara terbuka, didistribusikan dengan adil, dan digunakan untuk mengurangi ketergantungan pemasukan negara dari beban pajak yang ditanggung rakyat.
“Kita tidak menolak kewajiban pajak, tapi pajak harus adil dan sebanding dengan kesejahteraan yang didapat. Jangan sampai negara kaya, tapi rakyatnya tetap miskin karena dipaksa menanggung beban sendirian. Pengelolaan kekayaan alam harus dibuka hitungannya, agar rakyat tahu kemana perginya hasilnya,” pungkasnya. ( Mr. Bien )
