Kotabumi – KOMPAS1.id || Ketegangan yang sempat terjadi antara sejumlah pemuda Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun, dengan personel TNI AD dari Brigif 4 akhirnya menemui titik terang. Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., bersama Komandan Kodim 0412/Lampung Utara Letkol Inf. Roni Faturohman turun langsung memfasilitasi dialog dan musyawarah damai guna mencegah persoalan berkembang lebih jauh.
Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (4/6) malam tersebut menghadirkan unsur Forkopimda, perwakilan Korem 043/Gatam, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kedua belah pihak yang terlibat dalam insiden.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula di kawasan Bendungan Way Rarem, Desa Pekurun, pada Kamis sore sekitar pukul 17.00 WIB. Saat itu terjadi kesalahpahaman antara seorang warga pengguna sepeda motor dan personel yang berada di lokasi. Situasi yang awalnya hanya berupa teguran kemudian berkembang menjadi perselisihan yang memicu kontak fisik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyikapi kejadian tersebut, aparatur desa bergerak cepat mengamankan situasi dan membawa delapan pemuda yang terlibat ke RSUD Ryacudu Kotabumi guna memperoleh pemeriksaan serta penanganan medis.
Untuk menjaga stabilitas keamanan dan menghindari munculnya konflik berkepanjangan di tengah masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama jajaran TNI segera membuka ruang mediasi. Dalam suasana yang kondusif dan penuh kekeluargaan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui jalur musyawarah dan kearifan lokal.
Dari hasil mediasi yang dicapai, para pihak menyetujui beberapa poin penting, di antaranya komitmen untuk mengawal seluruh proses pengobatan dan pemulihan para pemuda yang mengalami luka, serta menyelesaikan persoalan secara damai melalui mekanisme musyawarah adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
Bupati Lampung Utara menegaskan bahwa penyelesaian melalui dialog merupakan langkah terbaik untuk menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, jajaran TNI menyatakan komitmennya untuk menghormati proses penyelesaian yang telah disepakati bersama.
Musyawarah tersebut menjadi bukti bahwa setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara bijaksana melalui komunikasi, keterbukaan, dan semangat kekeluargaan, tanpa harus menimbulkan perpecahan yang lebih luas.
