Kompas1.id Jakarta, 4 Juni 2026 — Auditorium Universitas Trilogi menjadi panggung perdebatan nasional tentang masa depan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tiga tokoh akademisi dan praktisi — Lestari Agusalim, Dr. Ir. Wachyu Hari Haji, S.Kom., MM, dan Dr. Jufrinaldi, S.T., M.Si — menyampaikan pandangan tajam mengenai apakah MBG merupakan solusi strategis bagi kualitas manusia Indonesia atau justru beban fiskal baru bagi negara.
Lestari Agusalim: MBG Sebagai Investasi Modal Manusia
Dalam paparannya, Lestari Agusalim menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi jangka panjang pada gizi, pendidikan, dan produktivitas. Data menunjukkan stunting nasional masih 19,8%, Indeks Modal Manusia Indonesia hanya 0,54 (peringkat 96 dari 174 negara), dan 43,5% penduduk belum mampu menjangkau diet sehat.
“Tidak ada negara maju yang lebih dahulu kaya lalu memperbaiki kualitas manusianya. Justru mereka memperbaiki kualitas manusia terlebih dahulu sehingga menjadi kaya,” tegas Lestari.
Wachyu Hari Haji: SDM Penentu Keberhasilan
Dr. Wachyu Hari Haji menyoroti aspek sumber daya manusia (SDM) sebagai titik rawan penentu keberhasilan MBG. Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh sekadar tersedianya makanan, melainkan oleh kompetensi dan integritas manusia yang mengelola program.
Kasus Cimahi (keracunan 43 siswa), distribusi molor di Sulawesi Selatan, hingga relawan dapur yang bekerja tanpa perlindungan menjadi bukti bahwa SDM lapangan, guru, relawan, dan pejabat pengambil keputusan adalah faktor kritis.
“Satu kelalaian manusia di dapur dapat berubah menjadi darurat kesehatan publik. MBG mutlak membutuhkan pengawas gizi dan petugas kontrol kualitas yang sangat kompeten,” ujar Wachyu.
Jufrinaldi: Tantangan Fiskal dan Tata Kelola
Dr. Jufrinaldi menekankan dimensi fiskal dan tata kelola. Alokasi MBG 2026 mencapai Rp335 triliun atau 1,30% PDB, setara 8,7% belanja negara. Angka besar ini memicu pertanyaan publik: apakah manfaatnya sebanding dengan biayanya?
Ia menyoroti risiko ketergantungan fiskal, potensi inefisiensi, dan korupsi. Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan monitoring digital real-time, transparansi pengelolaan, dan kolaborasi lintas sektor.
“Pendekatan multisektoral berbasis data adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan MBG. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program harus diperkuat,” jelas Jufrinaldi.
Kesimpulan
Ketiga pembicara sepakat bahwa MBG akan menjadi solusi strategis bila setiap rupiah benar-benar berubah menjadi gizi, belajar, produktivitas, dan nilai tambah lokal. Namun, bila tata kelola lemah, program ini berisiko menjadi beban negara.
“Di balik satu kotak makan terdapat kerja manusia. Masa depan kebijakan pangan ini tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan bergantung pada kualitas orang-orang yang mengelolanya.”
(Noval).
