Penerapan sistem gate parkir di kawasan Sampay, Kabupaten Lebak, kini menuai sorotan tajam. Alih-alih menata, kebijakan ini justru dituding menekan daya beli masyarakat dan melumpuhkan omzet pedagang pasar.Lebak Banten 29/04 /2026
Pemerhati hukum, *ADIT WAHYUDIN, S.H.*, menegaskan kebijakan tersebut patut dikaji ulang secara serius. “Setiap kebijakan publik wajib tunduk pada asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Kalau gate parkir malah bikin rakyat terbebani dan pedagang kecil merugi, itu sudah melawan semangat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
*Tiga Catatan Kritis dari Sisi Hukum:*
1. *Melanggar Asas Keadilan*
Tarif parkir menjadi beban baru bagi pengunjung pasar. Akibatnya konsumen sepi, pedagang menjerit. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
2. *Terindikasi Cacat Prosedur*
Good governance menuntut transparansi, partisipasi publik, dan kajian akademik. Jika gate parkir dipasang tanpa melibatkan pedagang dan warga terdampak, kebijakan ini cacat secara prosedural maupun substansial.
3. *Bertentangan dengan Kewajiban Lindungi UMKM*
Pemerintah wajib menciptakan iklim usaha yang kondusif. Menghambat akses ke pasar tradisional dengan biaya tambahan justru melanggar prinsip keberpihakan pada usaha mikro dan kecil.
*Jalur Hukum Terbuka Lebar*
Adit Wahyudin menyebut ada tiga langkah hukum yang bisa ditempuh warga dan pedagang:
– *Desak evaluasi kebijakan* oleh Pemda Lebak
– *Ajukan pengaduan masyarakat* secara resmi
– *Gugat ke PTUN* jika terbukti ada pelanggaran hukum administratif
*Tuntutan Solusi Konkret*
Pemda Lebak dan seluruh pemangku kepentingan didesak segera bertindak:
– *Evaluasi total* kebijakan gate parkir di Sampay
– *Hapus atau sesuaikan tarif* khusus untuk pengunjung pasar
– *Buat kebijakan afirmatif* yang melindungi pedagang kecil
– *Susun regulasi baru* yang benar-benar berpihak pada ekonomi lokal
“Kebijakan publik tidak boleh hanya sah di atas kertas. Harus adil dan nyata manfaatnya bagi rakyat kecil,” tutup Adit.
( Kaperwil Aris Prastio )
