Pesawaran,- KOMPAS1.id || 17 April 2026 Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dalam rangka penajaman isu strategis dan sinkronisasi peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Jumat (17/4/2026).
FGD ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2027 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan diikuti oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, pejabat fungsional perencana, serta operator perwakilan dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Pesawaran, Iswanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki pola penyusunan ADEM yang selama ini masih dilakukan secara parsial.
“Melalui forum ini, kita menyusun ADEM secara bersama-sama agar lebih terintegrasi, sehingga mampu mendukung perbaikan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal, di mana pemerintah pusat kini lebih berfokus pada pemberian program dibandingkan transfer anggaran secara langsung ke daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menyusun asumsi dasar ekonomi makro.
“Kita perlu menyesuaikan pendekatan dalam penyusunan ADEM agar tetap relevan dengan arah kebijakan pusat, sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” tambahnya.
Iswanto berharap, hasil FGD ini dapat menjadi referensi strategis yang tidak terpisahkan dari perumusan program pembangunan daerah, sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan aplikatif.
FGD ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Ayu Hayanutunnisma, S.E., M.M., selaku Ketua Tim Peningkatan SDM pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Dalam paparannya, ia menyampaikan pentingnya penajaman isu strategis dan sinkronisasi peran OPD dalam penyusunan ADEM, khususnya untuk mendukung penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat koordinasi lintas OPD dalam mengidentifikasi dan memvalidasi permasalahan pembangunan, menyelaraskan peran perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, serta merumuskan strategi berbasis isu prioritas daerah.
Dari kegiatan ini diharapkan menghasilkan sejumlah output strategis, di antaranya rumusan permasalahan pembangunan daerah yang terverifikasi, pemetaan program dan kegiatan OPD beserta peran masing-masing, serta rekomendasi kebijakan untuk penyusunan ADEM pada APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dalam pelaksanaannya, peserta FGD dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dengan empat tema utama, yakni penanganan working poor (termasuk tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan), penguatan infrastruktur dan aksesibilitas, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui diskusi kelompok tersebut, seluruh peserta secara aktif menyusun matriks aksi kebijakan ADEM berdasarkan peran dan fungsi masing-masing OPD, sebagai langkah konkret dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Sumber / dok tim.(JMI)
Editor wep / Kompas1.id
