Dharma Pongrekun: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Solusi, Hanya Bebani Keuangan Negara

Berita, DKI JAKARTA19 Dilihat

Kompas1.id || Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut tidak menjawab persoalan mendasar bangsa dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru.

MBG dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun menurut Dharma, keberadaan lembaga tersebut tidak memiliki urgensi yang kuat. Ia bahkan menilai BGN seharusnya dievaluasi secara serius, termasuk kemungkinan pembubarannya.

banner 336x280

Mantan calon Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan bahwa MBG bukan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Baginya, program ini lebih menyerupai proyek besar yang menyedot anggaran negara tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Kalau bicara soal Makan Bergizi Gratis, menurut saya sebaiknya dihentikan saja. Jangan menghamburkan uang negara. Program seperti ini sangat rawan manipulasi data dalam pengelolaan anggarannya,” ujar Dharma dalam sebuah video yang beredar di media sosial X, Selasa (7/10/2025).

Ia menilai manfaat terbesar dari program tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat luas. Sebaliknya, pihak-pihak yang bermain dalam pengelolaan anggaran justru disebut sebagai kelompok yang paling diuntungkan.“Yang menikmati ya para koruptor,” ucapnya singkat.

Lebih jauh, Dharma menyebut MBG tetap dipaksakan berjalan bukan karena kebutuhan rakyat, melainkan demi membuka ruang pencairan dana negara.“Program ini dibuat supaya uang bisa keluar. Kalau tidak ada program, anggaran tidak bisa dicairkan,” katanya.

Dharma juga menolak klaim bahwa MBG mampu menjadi solusi bagi persoalan kemiskinan dan stunting. Menurutnya, logika tersebut keliru karena menempatkan kemiskinan seolah-olah sebagai kondisi yang harus diterima.

“Masalah utamanya bukan kurang makan bergizi, tapi kemiskinan itu sendiri. Yang harus dibereskan adalah kemiskinannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika masyarakat memiliki kesejahteraan yang layak, akses terhadap makanan bergizi akan tercipta secara alami tanpa harus bergantung pada program berskala besar.

“Kalau rakyat tidak miskin, mereka akan memilih makanan bergizi dengan sendirinya. Itu sebabnya, menurut saya, program ini sebaiknya dihentikan sekarang juga,” pungkasnya.(Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *