Aceh Singkil Kompas1.id
Ahmad Fadil Lauser Melayu Ketua Forum Mahasiswa Aceh Singkil (Formas) mengecam keras pernyataan Kabag Prokopim yang diduga melarang masuknya berita bernuansa kritik ke dalam kliping resmi pemerintah.
Ahmad Fadil Lauser Melayu menjelaskan apa yang disebut sebagai “kesepakatan awal tahun” hanyalah dalih untuk menutupi praktik pembungkaman ruang demokrasi di Aceh Singkil.
Ahamd Fadil Lauser Melayu selaku ketua Formas menilai, tindakan ini bukan sekadar salah urus birokrasi, tetapi sebuah pola yang berbahaya: pemerintah hanya ingin mendengar pujian, sementara suara kritis masyarakat dan pers dibungkam secara sistematis. “Kritik bukan musuh. Yang menjadi musuh rakyat adalah pejabat-pejabat yang alergi terhadap kenyataan di lapangan,”
Menurut Ahmad Fadil Lauser Melayu , pesan yang bocor dari grup kliping wartawan yang melarang berita kritik dipublikasikan, menunjukkan bahwa Kabag Prokopim tidak memahami tugas dasar hubungan masyarakat. Alih-alih memastikan informasi publik berjalan jujur dan transparan, justru ia membangun tembok sensor demi menjaga citra kekuasaan.
Menurut Ahamad Fadil Lauser Melayu Pejabat seperti ini bukan membantu Bupati, tapi membebani. Ini bukan sekadar tidak profesional ini benalu. Aceh Singkil butuh birokrat yang bekerja, bukan yang memerintah jurnalis untuk tutup mulut,”
Ahmad Fadil Lauser Melayu menegaskan bahwa Bupati tidak boleh diam. Diam berarti menyetujui praktik pembungkaman. Diam berarti membiarkan instansi pemerintah berubah menjadi mesin propaganda.
Atas dasar itu, kami dari forum Mahasiswa Aceh Singkil secara tegas mendesak Bupati Aceh Singkil untuk segera mencopot Kabag Prokopim, sebelum kerusakan kepercayaan publik semakin parah.
Ahamd Fadil Lauser Melayu menilai, pencopotan adalah langkah minimal untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghormati kebebasan pers, demokrasi, dan suara rakyat.
“Jika seorang Kabag berani membungkam kritik, maka ia sudah tidak layak berada di ruang publik. Dan jika Bupati tidak bertindak, rakyat akan menganggap ini memang kebijakan diam-diam pemerintah daerah,”
Reporter Sabri
