KAB BANDUNG Kompas1.id
Sekda Cakra Amiyana menghadiri agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Bojongsoang Tegalluar 2, Kecamatan Bojongsoang. Senin 1 Desember 2025 Ia melaporkan perkembangan SPPG di Kabupaten Bandung secara detail, termasuk implementasi di lapangan, akurasi data serta kesesuaian pelaksanaan program di daerah.
“Saat ini, Kabupaten Bandung telah memiliki 155 SPPG yang mendapatkan SK dari BGN, dan total 190 SPPG sudah aktif menjalankan program. Dengan bimbingan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas telah dilakukan, termasuk sosialisasi Sertifikat laik hygiene sanitasi (SLHS) dengan menghadirkan narasumber dari berbagai sektor,” ucap sekda.
Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa pada APBD 2026 terdapat beberapa usulan program telah dipersiapkan sebagai langkah antisipatif, mengingat pada masa mendatang seluruh 358 SPPG ditargetkan aktif. Antisipasi termasuk terhadap risiko kelangkaan komoditas dan inflasi pangan, di mana Kabupaten Bandung kini memiliki dashboard pemantauan SPPG serta aplikasi untuk memonitor kebutuhan bahan baku agar distribusi tetap terjaga.
Sekda turut melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah melaksanakan berbagai pelatihan terkait SLHS, serta melakukan pendataan dan pemantauan lapangan berbasis dapil, termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang berjumlah 12 titik. Pendataan pun diperluas, tidak hanya pada anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar intervensi gizi dapat lebih tepat sasaran.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menyampaikan bahwa Komisi IX memberikan perhatian besar terhadap berbagai tantangan dalam implementasi MBG, mulai dari standar keamanan pangan, kesiapan sarana prasarana, hingga kepatuhan terhadap proses sertifikasi. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan koordinasi lintas sektor dalam menjalankan program ini.
Andri
