Lampung Barat –Kompas1.id
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp166 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 total APBD tercatat sebesar Rp1,107 triliun, maka untuk tahun 2026 diproyeksikan hanya mencapai Rp941,7 miliar.
Penurunan paling besar terjadi pada pos belanja modal, yang anjlok hingga Rp77,7 miliar. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah semakin sempit, terutama untuk pembangunan infrastruktur fisik yang menjadi tulang punggung penggerak ekonomi masyarakat.
“Turunnya belanja modal tentu berdampak pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar sumber internal Pemkab Lampung Barat.
Belanja Operasi Meningkat, Belanja Modal Tertekan
Secara keseluruhan, total anggaran belanja daerah 2026 diperkirakan sebesar Rp954,2 miliar, terdiri dari:
Belanja operasi: Rp918,9 miliar
Belanja modal: Rp35,3 miliar
Angka ini menunjukkan penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada aspek pembangunan fisik.
Sementara itu, alokasi belanja transfer ke pekon (desa) diproyeksikan sekitar Rp132,4 miliar. Meskipun secara keseluruhan mengalami pengurangan, dana pekon tetap menjadi perhatian penting pemerintah daerah karena berperan langsung dalam pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
Dana Desa Ikut Turun
Lampung Barat memiliki 131 pekon yang menerima dana desa dari pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, total alokasinya diperkirakan sekitar Rp98 miliar, atau berkurang Rp14 miliar dari tahun 2025.
Dana tersebut disalurkan berdasarkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di masing-masing pekon. Secara rata-rata, setiap pekon diperkirakan menerima sekitar Rp748 juta, dengan besaran yang menyesuaikan kondisi dan prioritas kebutuhan setempat.
Pemerintah Didorong Lebih Efisien dan Transparan
Dengan keterbatasan fiskal yang ada, pemerintah daerah dituntut untuk lebih efisien dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran. Pengawasan dan transparansi juga perlu ditingkatkan agar dana yang tersedia benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus pemicu inovasi bagi Pemkab Lampung Barat dan seluruh stakeholder dalam mencari alternatif pembiayaan, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Parosil: RAPBD 2026 Disusun Berdasarkan RPJMD 2025–2029
Dalam pidatonya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan bahwa penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) 2026 merupakan kelanjutan dari proses perencanaan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
“RAPBD 2026 disusun sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan meskipun menghadapi penurunan anggaran,” ujar Parosil.
Lendra melaporkan dari Lampung Barat.
