Heboh Isu Kompensasi Rp 300 Juta PLTA Kerinci Merangin Hidro Luruskan Fakta Sebenarnya

- Penulis

Senin, 1 September 2025 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jambi KOMPAS1.id
Kerinci — Manajemen PLTA Kerinci Merangin Hidro (KMH) memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi mengenai kompensasi sebesar Rp300 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk masyarakat terdampak pembangunan proyek PLTA di Kabupaten Kerinci, Jambi.

Perwakilan PLTA KMH, Aslori, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, perusahaan sama sekali tidak pernah membuat janji atau komitmen resmi mengenai pemberian kompensasi dalam jumlah yang disebutkan.

“Informasi soal kompensasi Rp300 juta per KK bukan berasal dari kami. Itu merupakan tuntutan sebagian masyarakat, bukan janji dari pihak PLTA KMH,” tegas Aslori saat dikonfirmasi pada Jumat (22/8/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komitmen PLTA KMH: Transparan dan Sesuai Aturan

Aslori menambahkan, pihaknya memastikan seluruh tahapan pembangunan PLTA Kerinci Merangin Hidro dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini mencakup proses pengelolaan dampak sosial dan lingkungan agar proyek dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

Baca Juga:  Mahasiswa KKN STAI Siliwangi Ikuti Aksi. Donor darah di kecamatan Karang Tengah

Manajemen PLTA KMH juga berkomitmen memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat terkait, dan tokoh masyarakat. Langkah ini diambil untuk memastikan informasi tersampaikan dengan jelas serta meminimalisir potensi kesalahpahaman di lapangan.

Proyek Strategis Nasional untuk Energi Bersih

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi terbarukan, PLTA Kerinci Merangin Hidro diharapkan dapat meningkatkan pasokan energi listrik ramah lingkungan di Provinsi Jambi dan wilayah sekitarnya.

Selain mendukung penyediaan energi bersih, keberadaan PLTA KMH juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka lapangan kerja baru, serta mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan terdampak.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusivitas. Pembangunan ini bukan hanya untuk perusahaan, tetapi untuk kepentingan masyarakat luas,” tutup Aslori.(Putra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kisah Pilu di Balik Pembongkaran Bangunan Liar Jalan Eyckman: Sri Pasrah Lapak 20 Tahun Rata dengan Tanah
‎PGRI Aceh Singkil Teguhkan Dukungan Terhadap Program Pendidikan Bupati Demi Mewujudkan Generasi Unggul dan Martabat ‎
Pemkab Bandung Optimistis Capai 100 Persen Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebelum Rekonsiliasi Juni 2026
Diduga Aksi Berulang, Warga Kalbar Pertanyakan Ketegasan Aparat Tangani Dugaan Penipuan dan Tindak Kekerasan
Tinjau Lokasi SNT di Lae Saga, Kadisdik Subulussalam: Hanya 50 Daerah di Indonesia Dapat Program Ini
Tinjau Lokasi 20 Hektare, Wali Kota Subulussalam Bawa Tim Verifikasi Pusat ke Calon Lahan Sekolah Nasional Integritas di Lae Saga
Menanam Integritas Sejak Dini: KPK Luncurkan Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Sekolah
‎Perkebunan Astra Adakan Bakti Sosial di Aceh Singkil Berupa Donor Darah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:26 WIB

Kisah Pilu di Balik Pembongkaran Bangunan Liar Jalan Eyckman: Sri Pasrah Lapak 20 Tahun Rata dengan Tanah

Rabu, 13 Mei 2026 - 04:08 WIB

‎PGRI Aceh Singkil Teguhkan Dukungan Terhadap Program Pendidikan Bupati Demi Mewujudkan Generasi Unggul dan Martabat ‎

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:14 WIB

Pemkab Bandung Optimistis Capai 100 Persen Kepatuhan Pelaporan Pajak Sebelum Rekonsiliasi Juni 2026

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:06 WIB

Diduga Aksi Berulang, Warga Kalbar Pertanyakan Ketegasan Aparat Tangani Dugaan Penipuan dan Tindak Kekerasan

Selasa, 12 Mei 2026 - 08:26 WIB

Tinjau Lokasi SNT di Lae Saga, Kadisdik Subulussalam: Hanya 50 Daerah di Indonesia Dapat Program Ini

Berita Terbaru