Kompas1.id
Jakarta, Juni 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret kondisi riil perekonomian nasional dengan mendata seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia.
Sensus Ekonomi 2026 mengusung tema “Mencatat Ekonomi Indonesia”, dengan harapan menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. Menurut BPS, data yang terkumpul akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan investor dalam mengambil keputusan strategis.
Pendataan Dilakukan Secara Online dan Door to Door
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksanaan SE2026 berlangsung dalam beberapa tahapan. Pada periode 1–31 Mei 2026, perusahaan dan pelaku usaha tertentu diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner secara daring melalui sistem yang disediakan BPS. Selanjutnya, mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026, petugas sensus melakukan pendataan langsung ke lapangan dengan metode door to door untuk menjangkau usaha yang belum melakukan pengisian secara mandiri.
BPS menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan oleh pelaku usaha dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
Peta Ekonomi Nasional yang Lebih Akurat
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa SE2026 merupakan momentum penting untuk membaca kembali kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Melalui sensus ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai struktur usaha nasional, persebaran aktivitas ekonomi, kontribusi sektor-sektor usaha, serta perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir.
BPS juga menilai bahwa banyak aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal akan dapat teridentifikasi melalui sensus ini, sehingga menghasilkan basis data ekonomi yang lebih kuat dan akurat.
Didukung DPR dan Pemerintah
Persiapan dan pelaksanaan SE2026 mendapat dukungan dari DPR RI. Dalam rapat bersama BPS, sejumlah anggota dewan menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan kelancaran sensus di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini, BPS mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Dana tersebut digunakan untuk operasional pendataan, pengembangan sistem, sosialisasi, hingga pengolahan data hasil sensus.
Libatkan Ratusan Ribu Petugas
Dalam pelaksanaannya, BPS mengerahkan puluhan hingga ratusan ribu petugas lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia guna memastikan seluruh unit usaha dapat terdata dengan baik. Kehadiran petugas sensus diharapkan mampu menjangkau berbagai jenis usaha, termasuk usaha mikro dan informal yang selama ini sulit terpetakan secara menyeluruh.
Penting untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi acuan utama dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi nasional, mulai dari pengembangan UMKM, investasi, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, hingga pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat merumuskan program yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar agar Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan menjadi landasan kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Jurnalis Joepin
