Kompas1.id
Jakarta, 5 Juni 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hari ini, Jumat (5/6), tim penyidik KPK resmi menggeledah kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang berlokasi di kawasan Jalan Brawijaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Penggeledahan dimulai sekitar pukul 13.46 WIB dan berlangsung di bawah pengawasan ketat serta didampingi personel Brimob guna mengamankan proses hukum tersebut. Tindakan ini dilakukan sehari setelah Silmy Karim resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tepatnya pada Kamis (4/6) kemarin, bersama tujuh pejabat tinggi Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya.
Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang, yakni dari tahun 2022 hingga 2026, saat Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi (periode 2023–2024) hingga kemudian diangkat menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (periode 2025–2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam proses penggeledahan hari ini, tim KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti yang diduga erat kaitannya dengan aliran dana hasil tindak pidana. Barang yang diamankan meliputi uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, perhiasan emas, dokumen penting, serta sejumlah kendaraan mewah. Bahkan, terlihat dua unit mobil derek dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut aset kendaraan yang disita tersebut.
Kasus ini awalnya terungkap dan dikembangkan dari penanganan kasus korupsi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK pada tahun 2025 lalu. Dari pengembangan kasus itulah, jejak aliran dana mengarah ke lingkungan Ditjen Imigrasi dan akhirnya menjerat Silmy Karim beserta jajarannya.
Hingga berita ini diturunkan, penggeledahan masih berjalan dan KPK belum merinci total nilai aset yang berhasil disita. Seluruh barang bukti dan keterangan yang dikumpulkan akan menjadi dasar penyidikan lebih lanjut untuk membeberkan seluruh fakta hukum serta besaran kerugian negara dan keuntungan yang diperoleh para tersangka dalam kasus ini. *** Red
