Bandar Lampung — KOMPAS1.id || Sidang perdana perkara dengan terdakwa David, anak dari Bong Kim Son, digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 384/Pid.B/2026, pada Rabu (13/05/2026).
Dalam persidangan tersebut, terdakwa David hadir didampingi tim penasihat hukum dari Sutan Law Firm and Partners, yakni Masyhuri Abdullah, Harun Al Rasyid, dan Angga Satria.
Usai sidang, pihak penasihat hukum menyampaikan bahwa perkara yang menjerat kliennya dinilai merupakan persoalan perdata murni terkait hubungan bisnis dan transaksi jual beli obat-obatan, bukan tindak pidana.
Menurut kuasa hukum, klien mereka selama ini merupakan penyalur atau distributor obat yang memiliki usaha bernama Toko Obat Cahaya Permata dan telah menjalin kerja sama dengan PT MBR sejak tahun 2019 hingga awal 2025 tanpa adanya persoalan berarti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kerja sama tersebut berjalan kurang lebih selama lima tahun. Sistemnya, barang diambil terlebih dahulu kemudian dilakukan pembayaran dalam tempo sekitar 40 sampai 44 hari. Selama ini tidak pernah ada masalah,” ujar pihak penasihat hukum.
Penasihat hukum menjelaskan, persoalan baru muncul pada April 2025 terkait nilai transaksi pembelian yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Namun dalam proses penyelidikan hingga tahap berikutnya, angka tersebut disebut berubah menjadi Rp3,6 miliar.
“Nah, ini yang perlu kami uji kembali. Karena pada tahap awal nilainya berbeda, lalu saat tahap dua tiba-tiba berubah menjadi Rp3,6 miliar. Ini menjadi fokus kami dalam pembelaan,” jelasnya.
Tim kuasa hukum juga menegaskan bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata karena berkaitan dengan utang piutang dalam transaksi usaha.
“Ini murni perkara perdata. Hubungan jual beli yang belum terbayarkan seharusnya diselesaikan secara perdata, bukan dipidanakan,” tegas penasihat hukum David.
Lebih lanjut, pihaknya menyebut selama lima tahun hubungan kerja sama berjalan, total transaksi antara kedua belah pihak disebut mencapai Rp100 miliar hingga Rp117 miliar tanpa adanya kendala berarti.
“Kalau memang ada kerja sama bisnis selama bertahun-tahun dengan nilai transaksi besar dan berjalan baik, lalu muncul persoalan pembayaran, maka seharusnya penyelesaiannya tetap melalui mekanisme perdata,” tambahnya.
Pihak kuasa hukum mengaku kliennya merasa kecewa atas proses hukum yang berjalan saat ini karena menilai perkara bisnis tersebut dibawa ke ranah pidana.
“Klien kami tentu merasa kecewa, karena menurut kami jelas perkara ini adalah perkara perdata murni yang kemudian diajukan secara pidana,” tutup tim penasihat hukum.
(Red***)
