SPMB Jabar 2026 Didesak Diusut Tuntas, Masyarakat Soroti Kekacauan Sistem dan Pelayanan

- Penulis

Sabtu, 13 Juni 2026 - 04:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOMPAS1.ID
BANDUNG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat tahun 2026 terus menuai sorotan tajam. Sejumlah organisasi masyarakat dan kelompok orang tua siswa mendesak dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap berbagai persoalan yang muncul selama proses berlangsung.

Desakan ini disampaikan oleh Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat (GEMPPUR), serta Forum Orang Tua Siswa (FORTUSIS) Jawa Barat.

Menurut Ketua FORTUSIS Jawa Barat, Dwi Soebawanto, kekacauan yang terjadi bukan sekadar masalah teknis biasa. Ia menyoroti keputusan pergantian aplikasi pendaftaran yang dinilai dilakukan tanpa persiapan matang, bahkan tanpa uji coba atau simulasi yang memadai sebelum diterapkan secara luas.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, ribuan calon siswa SMA dan SMK negeri mengalami kesulitan saat mendaftar. Selain gangguan sistem, pelaksanaan pemetaan calon murid juga dinilai tidak sesuai arahan awal pemerintah daerah yang menginginkan proses berjalan lebih cepat. Tak kalah disoroti, layanan pengaduan yang lambat menimbulkan keresahan dan membuat keluhan menyebar luas di media sosial.

Baca Juga:  Polres Garut Ungkap Kasus Pengeroyokan di Tarogong Kaler, 22 Terduga Pelaku Berhasil Diamankan

Guna mengungkap akar masalah, kelompok masyarakat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim investigasi independen. Tim ini diharapkan melibatkan aparat penegak hukum, Inspektorat, serta Badan Kepegawaian Daerah agar pemeriksaan berjalan transparan dan objektif.

Di sisi lain, DPRD Jawa Barat juga didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan SPMB 2026 secara menyeluruh. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah, menyatakan pihaknya membuka peluang pembentukan Pansus jika hal itu dianggap perlu untuk mengkaji seluruh proses administrasi dan pelaksanaannya.

Polemik ini kian mencuri perhatian publik. Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah dan DPRD agar sistem penerimaan siswa ke depannya berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan kepentingan calon murid serta orang tua.

*** Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel kompas1.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT
Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union” di Laswi Heritage
Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat
Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”
Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan
Perkuat Pembangunan Desa, Pemdes Tenjolaya Gandeng Unpas
Semarak HUT TNI ke-81, TNI-Polri dan Komunitas Bersatu Gelar Touring, Karya Bakti dan Bakti Sosial di Goa Seplawan
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 01:50 WIB

JOKOWI HADIRI RAKORDA PSI JABAR, MINTA STRUKTUR PARTAI AKTIF DAN DEKAT DENGAN RAKYAT

Sabtu, 26 September 2026 - 12:38 WIB

Cibadak Culinary Day and Night Meriahkan HJKB ke-216, Bawa Nuansa Nostalgia Era 80–90-an

Sabtu, 26 September 2026 - 11:13 WIB

Mengaku Wartawan Trans TV dari Medan, Empat Oknum Bikin Resah Sekolah di kecamatan Sultan Daulat

Sabtu, 26 September 2026 - 10:05 WIB

Apresiasi Lendeng Bikers Indonesia untuk “The Kulture Union”

Sabtu, 26 September 2026 - 08:41 WIB

Kuasa Hukum Tegaskan Suryadi Sah Terpilih sebagai Kepala Desa Lae Ikan

Berita Terbaru