Kompas1.id
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat mendadak menjadi sorotan setelah 350 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 839/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro.
Penghentian tersebut bukan tanpa alasan. Ratusan SPPG diketahui belum memiliki sejumlah syarat penting, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta fasilitas mess, meski sudah beroperasi selama 30 hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, menegaskan bahwa keputusan penghentian operasional sepenuhnya berada di tangan BGN.
“Kalau penghentian operasional itu dari BGN. Kami di daerah lebih fokus pada pengawasan keamanan pangan, kualitas bahan makanan, serta standar kesehatan,” kata Linda, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan, Satgas MBG melakukan pengecekan secara acak terhadap bahan pangan yang digunakan di dapur MBG. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahan makanan seperti sayuran dan daging bebas dari zat berbahaya.
Menurut Linda, langkah tegas BGN ini penting agar program makan bergizi tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para pelajar maupun penerima manfaat lainnya.
“Yang utama itu SLHS dan keamanan pangan segar dari hewan maupun tumbuhan. Jangan sampai ada bahan yang mengandung zat berbahaya,” ujarnya.
Satgas MBG Jawa Barat pun menyatakan mendukung penuh langkah tegas BGN, karena keberadaan SLHS, IPAL, dan mess merupakan syarat wajib demi menjaga mutu makanan bagi masyarakat.
*** Red
