JAKARTA — Partai Golkar membuka kemungkinan adanya model Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa wakil kepala daerah. Wacana ini dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mencegah konflik antara kepala daerah dan wakilnya yang selama ini kerap terjadi di sejumlah daerah.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyampaikan, pilkada tanpa wakil merupakan salah satu opsi yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, pihaknya belum menentukan sikap akhir karena masih ada sejumlah alternatif lain yang juga perlu dipertimbangkan secara mendalam.
“Pilkada tanpa wakil merupakan salah satu opsi yang sedang dibicarakan di DPR. Namun, Golkar belum menentukan sikap final karena masih ada sejumlah alternatif lain yang dapat dipertimbangkan,” ujar Sarmuji.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dijelaskan, perubahan sistem tersebut nantinya harus diatur melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Pemerintah dan DPR pun masih mempertimbangkan berbagai bentuk pengaturan, apakah UU Pilkada akan tetap berdiri sendiri atau masuk dalam kodifikasi maupun undang-undang sisa (omnibus law) pemilu.
Wacana ini muncul di tengah sorotan publik terhadap hubungan kepala daerah dan wakilnya yang kerap mengalami benturan kepentingan setelah terpilih, sehingga mengganggu jalannya pemerintahan daerah. Jika nantinya diterapkan, masyarakat nantinya cukup memilih kepala daerah secara langsung tanpa turut memilih pasangan wakilnya.
Rencana perubahan sistem ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sekaligus memperkuat fokus kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan masyarakat.
