KOMPAS1.ID
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tegas tidak mendukung rencana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Menurutnya, kebutuhan operasional sekolah sudah cukup terpenuhi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan tambahan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil evaluasi di sejumlah sekolah, anggaran yang ada saat ini masih mencukupi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga tidak perlu lagi membebani orang tua dengan pungutan bulanan.
Kang Dedi justru menyoroti temuan dugaan penyimpangan penggunaan dana BOS pada APBD 2025 yang nilainya mencapai sekitar Rp4 miliar. Ia menegaskan, masalah utama bukanlah kekurangan dana, melainkan lemahnya tata kelola dan pemanfaatan anggaran yang harus segera dibenahi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menghidupkan kembali SPP bukan solusi yang tepat. Saya khawatir penambahan iuran justru memunculkan masalah baru dalam pengelolaan keuangan sekolah,” ujarnya.
Ke depannya, Pemprov Jawa Barat akan fokus memperbaiki kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, seperti toilet bersih, tempat ibadah, hingga fasilitas olahraga, agar siswa bisa belajar dengan nyaman tanpa terbebani biaya tambahan.***
