Kab Bandung, Kompas. 1. Id.
Pemerintah terus merumuskan langkah strategis guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.
Anggota Dewan DPR-RI, Komisi ll Dede Yusuf dalam acara rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif presiden yang berlangsung di hotel Sunshine Soreang, Jumat ( 26/6/26).menyampaikan terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus perhatian, mulai dari kepastian regulasi bagi investor hingga optimalisasi sektor informal sebagai motor penggerak lapangan kerja.
Menurutnya, kepastian waktu adalah kunci untuk menarik Investor dimana pentingnya transparansi dan kepastian waktu dalam pelayanan birokrasi investasi. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan kejelasan durasi pengurusan izin, baik dalam hitungan hari maupun minggu. Kepastian ini dinilai sangat krusial bagi para pelaku usaha guna menghitung proyeksi biaya modal serta tingkat pengembalian investasi (return on investment) secara akurat.
” Tanpa adanya kepastian waktu, daya saing daerah dalam memikat investor akan melemah,” katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dede Yusuf juga menambahkan terkait Strategi yang berfokus pada pentingnya hilirisasi (economic value creation). Daerah yang kaya akan komoditas mentah, seperti kelapa sawit, didorong untuk tidak lagi mengekspor bahan baku secara langsung. Sebaliknya, komoditas tersebut harus diolah terlebih dahulu menjadi produk turunan, seperti minyak goreng, di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat lokal.
” Pendekatan serupa juga berlaku untuk sektor pariwisata.” Tegasnya.
Dikatanya, destinasi wisata tidak boleh hanya mengandalkan pendapatan dari tiket masuk. Fokus utama harus dialihkan pada bagaimana mendorong pengeluaran (spending) wisatawan melalui produk turunan, seperti pusat kuliner, merchandise, dan oleh-oleh khas daerah, yang memiliki perputaran ekonomi jauh lebih besar.
Lanjut Dede, pentingnya menciptakan ekosistem investasi yang aman, berkepastian hukum, dan bebas dari beban biaya yang tidak perlu. Investor membutuhkan jaminan keamanan agar modal yang ditanamkan dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Selain itu, investasi yang masuk wajib terintegrasi dengan rantai pasok (chain of supply) lokal. Sebagai contoh pembangunan pabrik cokelat di Jawa Barat, diharapkan nantinya dengan berdirinya pabrik ini dapat menyerap bahan baku kakao dari petani lokal di wilayah tersebut, bukan mendatangkannya dari Jawa Timur atau Sulawesi. Hal ini bertujuan agar multiplier effect dari investasi baru dapat langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.
Dalam kesemparan tersebut, Dede juga menyampaikan terkait mengoptimalkan lapangan kerja sektor Informal dimana ini Pilar terakhir yang tidak kalah penting adalah perhatian terhadap sektor informal. perbandingan lapangan kerja antara sektor formal dan informal mencapai 1 banding 6.
Mengingat porsi sektor informal yang jauh lebih besar,
“Jadi pemerintah daerah diimbau tidak hanya terpaku pada penyediaan lapangan kerja di pabrik, korporasi, atau sektor pegawai negeri (PNS). Fasilitasi dan dukungan penuh harus diberikan kepada para pelaku sektor informl termasuk seniman, musisi, pedagang kecil, dan pelaku UMKM karena mereka merupakan fondasi utama yang menjaga resiliensi dan inklusifitas ekonomi daerah,” ujarnya.
” Melalui sinergi keempat pilar ini, diharapkan daerah tidak hanya mampu menarik aliran modal masuk, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandiri, berkeadilan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas, ” Pungkas Dede.
Jurnalis : Kabiro Dhany TH.
