KUNINGAN –KOMPAS1.ID
Sebuah kabar mengejutkan dan memprihatinkan tengah viral di media massa. Sebanyak 123 unit motor dinas berplat merah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan dilaporkan hilang atau tidak dapat ditemukan fisiknya. Jumlah tersebut termasuk dua unit motor trail yang sebelumnya diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya.
Kasus ini terungkap saat dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari total data kendaraan dinas yang tercatat berjumlah 824 unit, hanya 701 unit yang berhasil dihadirkan atau ditunjukkan fisiknya. Artinya, terdapat selisih hingga 123 unit yang tidak diketahui keberadaannya.
Motor-motor tersebut sebelumnya didistribusikan dan dipinjam-pakaikan kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga desa, serta SKPD tertentu seperti Diskanak, Bapenda, dan Disdukcapil.
Kondisi ini menuai kritik dan rasa prihatin dari masyarakat. Salah satu warga, Dian, menilai bahwa kehilangan aset negara dalam jumlah besar ini menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan pengawasan.
“Saya prihatin sekali. Motor dinas itu bukan motor milik orang tua yang bisa dipakai seenaknya, tidak diurus pajaknya, bahkan sampai hilang tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Menurutnya, jika administrasi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berjalan baik, maka pasti ada data jelas mengenai siapa yang memegang dan menggunakan kendaraan tersebut.
Ia menyarankan agar BPKAD selaku pengelola aset daerah harus bekerja keras menelusuri nasib motor-motor tersebut hingga jelas, dan tidak boleh hanya melempar tanggung jawab ke OPD selaku pemakai.
“OPD itu kan hanya pemakai, bukan pengelola. Kemungkinan hilangnya aset ini akibat kurangnya rasa tanggung jawab pemakai dan lemahnya sistem pengawasan aset daerah,” tegasnya.
Hingga saat ini, masih ditunggu langkah tegas dari pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan hilangnya aset negara tersebut.
JOY
